Ketetapan reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat, mengingat kinerja sejumlah kementerian yang dinilai tidak maksimal dan memunculkan permasalahan selama tahun 2021.
Desakan kepada Jokowi agar mereshuffle menterinya, lagi-lagi disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam.
Dia menyarankan Kepala Negara untuk segera melakukan perombakan kabinet, supaya kerja pemerintahan Jokowi di periode keduanya bisa meninggalkan bekas yang positif.
Hanya saja, kata Saiful Anam, belakangan isu
reshuffle memang bergeser dari sekadar soal kinerja, tetapi dikait-kaitkan dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah, yang mana disebut-sebut bakal mendapat jatah kursi menteri kabinet.
Menurut Anam, isu itu bisa saja menambah persepsi negatif dari publik terhadap Jokowi, karena memiliki kesan "selalu bagi-bagi kue" kepada barisan pendukungnya.
"Tentu
reshuffle tersebut akan terkesan bagi-bagi kursi, apalagi
reshuffle mengarah kepada masuknya parpol seperti PAN atau parpol lain misalnya," ujar Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).
Padahal, Anam memandang
reshuffle sebagai sebuah instrumen yang harus dijalani Jokowi untuk bisa memperbaiki kinerja pemerintahannya yang tersisa kurang dari tiga tahun ke depan.
"
Reshuffle adalah sebuah kebutuhan untuk lebih mengoptimalkan kerja-kerja pemerintahan. Saya kira rugi apabila Jokowi tidak mengoptimalkan kinerjanya di akhir periode," tuturnya.
Namun, apabila niat Jokowi mereshuffle menteri-menterinya hanya untuk memenuhi pesanan oligarki, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat kepadanya akan semakin melemah.
"Menurut saya akan makin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, apabila lebih mengutamakan memasukkan atau menambah menteri parpol daripada kalangan professional," katanya.
Namun begitu, Jokowi akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat, apabila pertukaran atau pengurangan menteri dari kalangan Parpol dilakukan.
"Tapi tentu hal tersebut apakah tidak menimbulkan kecemburuan antar parpol koalisi?" imbuhnya bertanya-tanya.
Maka dari itu, Saiful Anam memandang
reshuffle tidak kunjung dilakukan Jokowi lantaran masih dilema pada dua pilihan. Yakni, tetap menjaga lingkaran koalisi tetap kuat, atau me
reshuffle menteri parpol demi perbaikan kinerja sejumlah kementerian yang ujungnya berimbas pada kehidupan masyarakat.
"Tentu hal tersebut menjadi beban berat Jokowi di satu sisi harus ada
reshuffle, namun di sisi yang lain menteri parpol manakah yang harus di
reshuffle," ucapnya.
"Tentu hal tersebut menjadi suatu kalkulasi yang sulit bagi Jokowi, meskipun harus dilakukannya di tengah kepercayaan terhadap pemerintahan makin tergerus," demikian Saiful Anam.
