Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga menjabat Koordinator PPKM wilayah luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto/Net
Sejumlah daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali diterapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang juga menjabat Koordinator PPKM wilayah luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/1).
"Walaupun situasi seluruhnya tadi disampaikan terkendali, (PPKM luar Jawa-Bali) akan diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari," ujar Airlangga.
Sementara, Airlangga menyebut kondisi pandemi di luar wilayah Jawa-Bali, khususnya di tingkat kabupaten/kota, mengalami perbaikan seiring dengan terkendalinya pandemi. Dia memastikan tidak ada yang menerapkan PPKM Level 4.
Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 daerah, kemudian Level 2 menurun dari 169 ke 148 daerah dan Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 daerah.
Sehingga, ketetapan mengenai perpanjangan PPKM kali ini lebih menitikberatkan kepada indikator lain, yakni jumlah vaksinasi Covid-19 di suatu daerah.
"Dari segi penanganan Covid-19 seluruhnya di level 1. Namun responsnya masih ada yang terkait dengan vaksinasi yang masih di bawah 70 persen, dan juga tingkat tergantung daripada responsnya," paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga menyampaikan langkah pemerintah yang tengah bersiap untuk melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan atau
booster yang rencananya akan dimulai pada awal tahun ini.
"Akan ada direvisi, baik Peraturan Menteri Kesehatan maupun PP (Peraturan Pemerintah)-nya yang sedang disiapkan. Ini diharapkan akan segera dimulai," imbuh Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah menyiapkan dua opsi pelaksanaan vaksinasi yaitu melalui skema program dan mandiri.
"Keppresnya sedang disiapkan. Tetapi opsi itu tetap ada, di mana opsi yang berbasis PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan program dan mandiri. Opsinya ada, nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut," katanya.
