Berita

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani/Net

Politik

Arsul Sani Khawatir Polri Diganggu Kepentingan Politik Jika Di Bawah Kementerian

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 15:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usul yang disampaikan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo supaya institusi Polri dipindahkan menjadi di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri panen pro dan kontra.

Ketidaksepahaman pada usul tersebut, salah satunya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.

Arsul Sani mengaku khawatir akan ada gangguan pada independensi Polri, mengingat kementerian dibentuk dan dijabat oleh figur yang erat kaitannya dengan kepentingan politik.


"Kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non-partai politik. Nah, kemudian tentu ada kekhawatiran seperti itu (kepentingan politik)," ujar Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).

Bagi Arsul, perlu kajian mendalam untuk merealisasikan usulan itu. Hal ini, juga dia nantikan bagaimana detail penjelasan dari Agus Widjojo pada usulan tersebut.

"Jadi kami harus lihat dulu, harus baca dulu apa yang melatarbelakanginya, bagaimana konsep yang ditawarkan, ya, sebab ini bukan soal sederhana," terangnya.

Pada sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyesalkan, usulan itu terburu-buru disampaikan ke publik tanpa ada kajian sampai berujung pro dan kontra.

"Ini soal sesuatu yang sangat strategis dan bahkan sangat sensitif menurut saya, karena itu menurut hemat saya tidak pas kalau disampaikan ke publik dulu sebelum disampaikan kepada presiden dan juga DPR," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya