Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah)/Repro

Politik

Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Agama, Bukan Juga Negara Sekuler

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah memastikan semua umat beragama dan semua lembaga keagamaan mendapatkan hak perlindungan yang sama dari negara.

Begitu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat mengunjungi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (25/12).

Mahfud mengatakan, Indonesia bukan negara agama yang sistemnya diatur bedasarkan satu agama. Indonesia bukan juga negara sekuler, di mana agama harus terpisah penuh dengan kehidupan negara.


"Indonesia itu bukan negara sekuler juga bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Di Negara Pancasila itu, semua agama dan para pemeluknya dilindungi hidupnya," kata Mahfud dihadapan jamaah gereja.

"Itulah sebabnya, negara kita dasar pertamanya adalah berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasar agama A, B atau C. Ketuhanan yang Maha Esa itulah yang kemudian dilembagakan dan semua dilindungi oleh negara," sambungnya.

Terkait kondisi keamanan, Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang dia terima, suasana Natal berjalan kondusif dan aman.

"Ada optimisme dan kegembiraan, insyaAllah hari ini sampai besok dalam kaitannya dengan Natal berjalan aman di seluruh Indonesia," terangnya.

Pada kunjungan itu, Mahfud MD didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya MayJen TNI Nurchahyanto.

Rombongan melakukan peninjauan dua gereja yakni Gereja Katedral Hati Kudus Yesus dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya.

"Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada umat Kristiani seluruhnya, yang hari ini merayakan Natal," pungkas Mahfud.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya