Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Premium dan Pertalite Dihapus, Pimpinan Komisi VII DPR: Kasih Insentif Biar Tidak Ada Gejolak

JUMAT, 24 DESEMBER 2021 | 13:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, Pimpinan Komisi VII DPR RI berharap rencana penghapusan bakan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dilakukan bertahap.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN, Eddy Soeparno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (24/12).

"Kami pesan kepada Pertamina, jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap," ujar Eddy Soeparno.


Selain itu, Sekjen DPP PAN ini juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat seiring penghapusan BBM jenis premium dan pertalite.

Ini antara lain agar masyarakat mulai tergerak beralih ke bahan bakar yang lebih tinggi oktannya, sebagaimana maksud penghapusan jenis premium dan pertalite tersebut.

"Berikan insentif kepada masyarakat, agar masyarakat tergerak untuk menggunakan bahan bakar yang lebih tinggi," kata Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, Komisi VII DPR RI sejak awal sudah membahas mengenai program penghapusan BBM jenis premium dan pertalite. Premium dan pertalite, kata Eddy, khususnya premium memang perlu dilakukan penghapusan secara progresif, namun tidak sekaligus.

Sebab, kata dia, penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi memang sebuah keniscayaan karena para produsen mobil sudah mulai menggunakan bahan bakar oktan tinggi.

"Nah, yang harus dilakukan supaya tidak menimbulkan gejolak perubahannya itu, pengurangannya dari pasar harus dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan kehilangan atau kekurangan premium di pasar," tuturnya.

Eddy menyatakan, pihaknya sudah melihat di beberapa tempat baik itu di pulau Jawa maupun Sumatera sudah tidak lagi memiliki premium, dan ternyata tidak ada gejolak.

"Di lain tempat, Pertamina memberikan insentif harga, sehingga selisih harga antara premium dan pertalite itu tidak terlalu jauh," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya