Umroh Ditunda, Komisi IX DPR Minta Jemaah Maklum

Keputusan pemerintah untuk menunda pemberangkatan jemaah umroh ke tanah suci dapat dipahami dalam konteks melindungi para jemaah Indonesia. Pasalnya, penyebaran varian omicron semakin mengkhawatirkan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay mengatakan, dari sisi syari'at disebutkan bahwa yang diperkenankan untuk ibadah haji dan umroh adalah yang mampu (istitho'ah).

Mampu yang dimaksud yakni tidak hanya memiliki biaya perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga aman di dalam perjalanan.

"Nah, dengan meluasnya penyebaran varian Omicron ini, perjalanan dinilai tidak aman," kata Saleh Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/12).

Saleh menambahkan, calon jemaah yang hendak berangkat diharapkan dapat bersabar. Menurutnya, tidak boleh terburu-buru jika membahayakan keselamatan para jemaah umroh.

Oleh karena itu, semua pihak diharapkan berdoa agar virus Covid-19 benar-benar dapat hilang di semua tempat.

Pada saat yang sama, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diminta memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh calon jemaah. Termasuk menjelaskan rencana pemberangkatan berikutnya, keamanan uang jemaah yang telah disetor, dan pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana jemaah jika diminta.

"Ini tentu tidak mudah. Tetapi semua pihak diharapkan dapat memahami situasi yang ada," tuturnya.

Meski begitu, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan bahwa jemaah itu perlu kepastian waktu pemberangkatan.

"PPIU diharapkan dapat memenuhi semua tuntutan dan harapan para jemaah dan pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada kendala berkenaan dengan hal-hal seperti ini," demikian Saleh Daulay.