Politikus Nahdliyin Harus Jadi Alat Politik NU

Politikus nahdliyin harus menjadi alat politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan mabadi khayra ummah atau prinsip dasar menjadi umat yang unggul. Untuk itu, para politikus nahdliyin harus selalu terkoneksi dengan para kiai pengasuh pondok pesantren.

Begitu tegas Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur, Anwar Sadad saat acara Silaturrahim Pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Pengukuhan Robithoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Babat Lamongan, di Pondok Pesantren Darul Fiqhi, Miru Sekaran, Minggu (19/12)

“Pesantren telah mengajarkan nilai-nilai agama sebagai pedoman di semua lini kehidupan. Karena itu harus diaktualisasikan dalam perangkat kebijakan dan policy oleh lembaga berwenang," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jatim.

Pada dasarnya nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat dunia, seperti “global goals”, senafas dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

"Misalnya No Poverty, Zero Hunger, Clean Water and Sanitation dan 14 Tujuan Hidup lainnya yang tertuang dalam SDG's, Sustainable Development Goals, pada dasarnya bukan sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan di pesantren," ungkapnua.

Di hadapan para kiai, Anwar Sadad berpesan agar kader Gerindra yang ada di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Lamongan bersedia menjadi alat perjuangan politik NU.

Tampak hadir mendampingi Anwar Sadad, dua anggota DPRD Jatim, MH Rofiq dan Hidayat, serta anggota DPRD Lamongan, Srinoto, Suhartono, dan Imam Fadli.

Kegiatan dihadiri ratusan kiai tersebut juga dihadiri KH Mustaqim, Rois Syuriyah PCNU Babat, KH Makmum Affandi, Ketua Tanfidziyah, dan Gus Khotib Affandi, Ketua RMI PCNU Babat.