Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Beathor Suryadi: Penuh Ancaman, Koalisi Jokowi dapat Penjarakan Elite Parpol

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 05:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota DPR RI, Fadli Zon menyatakan perlu ada persatuan dari gerakan sipil untuk melawan konsolidasi gerakan oligarki. Pernyataan Fadli terkait pandangannya yang pesimis dengan koleganya di DPR untuk menghapus presidential threshold.

Politisi Gerindra itu tidak yakin partai politik bisa mengubah penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Alasan Fadli, lembaga eksekutif terlampau mendominasii lembaga legislatif seperti DPR.

Merespons pandangan Fadli Zon, Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi menilai, Fadli Zon seperti sudah sampai pada kesimpulan bahwa koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bertransformasi menjadi suasana pemerintahan otoriter.


Kata Beathor, tekanan eksekutif kepada legislatif dan kekuatan oligarki yang ada di partai politik lebih dipengaruhi oleh pembagian ruang ekonomi.

"Penekanan eksekutif terhadap legislatif, oligarki yang ada di partai politik sangat bergantung kepada pembagian kue ekonomi pembangunan," demikian kata Beathor, Jumat pagi (17/12).

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu berpendapat, berbagai tekanan eksekutif yang disampaikan Fadli bermuatan penuh ancaman.

Imbasnya, dikatakan Beathor, koalisi pemerintahan Jokowi ini nantinya akan dapat menjerumuskan petinggi partai politik masuk penjara.

Beathor berpandangan demikian karena nyaris seluruh petinggi parpol memiliki kesalahan masa lalu.

"Tekanan itu penuh ancaman, koalisi ini dapat memenjarakan elite parpol karena hampir semuanya memiliki dosa masa lalu," pungkas Beathor.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya