Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengusulkan anggaran untuk perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2024 memdatang sebesar RP 900 miliar.
Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, Bawaslu sudah merancang anggaran yang akan dibutuhkan mulai tahapan pilkada Pilgub Jatim 2024 sampai selesai sebesar Rp 900 miliar.
Ia mengakui, anggaran yang ia ajukan mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilgub 2018 silam. Meski demikian, ada kemungkinan jumlah itu menyusut setelah nantinya akan ada pembagian beban anggaran dengan kabupaten/kota.
"Bisa jadi akan alami penurunan setelah kita nanti melakukan sharing dengan Kota Kabupaten di Jatim mengingat 2024 nanti pelaksanaan Pilkada serentak," ujar Aang seperit diberitakan
Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (14/12).
Aang berharap, apabila nantinya beban anggaran Pilgub dibagi dengan Kabupaten/kota harus secara detail dihitung. Ia tidak ingin pembagian beban anggaran itu justru memunculkan ada perbedaan.
"Misal dana untuk pelaksana lapangan pawascam dan pengawas TPS. Sebab bila ini dicover Kota Kabupaten, maka harus sama semua tidak sesuai kondisi kekuatan daerah. Sebab bila ini terjadi maka akan menimbulkan kegaduhan. Sebab honor mereka berda beda. Ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Selain itu kata Aan, Bawaslu Jatim juga berharap yang bisa ditanggung Bawaslu Provinsi nantinya, terkait pengembangan program partisipatif dengan memaksimalkan program kecanggihan informasi tekhnologi.
Tujuannya, untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif yabgvdilakukan oleh masyarakat.
"Misalnya masyarakat setidaknya sudah aplikasi untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan selama proses pilkada nantinya langsung ke Bawaslu. Menyampaikan apa pelangagrannya, bukti bukti foto. Sehingga Bawaslu bisa segera menindaklanjuti," pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediyansah mengakui bahwa Bawaslu Jatim mengajukan anggaran sekitar Rp 900 miliar. Tapi, besaran anggaran tersebut belum dibagi dengan APBD di kabupaten/kota untuk pembiayaan Ad Hoc dan sebagainya.
"Mana yang dicover oleh Bawaslu kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota. Dan, mana yang harus diurus oleh Bawaslu Provinsi kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur," ucapnya.
Maka dari itu, pria yang akrab disapa Cak Dedi mengatakan, anggaran yang diajukan Bawaslu Jatim Rp 900 miliar tersebut, dimungkinkan besarannya bisa turun.
"Tentu apabila honor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dicover oleh kabupaten/kota," ucapnya.
