Indostrategic: Penurunan Presidential Threshold Hindarkan Segala Praktik Politik Transaksional

Usulan Ketua Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) Firli Bahauri terkait penurunan presidenteial threshold (PT) 0 persen dinilai tepat.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam berpendapat bahwa penurunan presidential threshold akan menghindarkan segala praktik prolitik transnasional dalam skala besar.

Pria yang karib disapa Umam ini kemudian mengulas pengalaman pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu. Dalam analisanya, ada partai yang disebut bisa dibeli dengan nilai Rp 500 miliar.

"Pengalaman Pilpres 2019 lalu misalnya, ada partai yang bisa dibeli dengan 500 miliar," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).

Meski demikian, terkait gagasan politik biaya Rp 0 cenderung utopis. Menurutnya, proses politik elektoral seperti di Indonesia membutuhkan biaya besar untuk alat peraga kampanye.

"Sosialsiasi visi-misi, mobilisasi pendukung, hingga praktik politik uang dalam skala besar di hari pencoblosan," demikian kata dosen Universitas Paramadina ini.

Umam berpendapat, gagasan Presidential threshold 0 persen harus dikawal betul dengan penegakan aturan oleh KPU, Bawaslu, dan pendidikan politik (civic education) masyarakat.

Dengan demikian, Umam meyakini para pemilih akan memahami mana perilaku politik yang baik dan tidak baik untuk demokrasi.

"Dalam konteks ini, partai politik pegang kendali penuh, karena kualitas demokrasi ditentukan oleh komitmen politik mereka," pungkas Umam.