Paradoks, Presidential Threshold Harus Ditiadakan

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bahwa presidential threshold harus nol persen mendapat sambutan positif dari banyak kalangan.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati berpendapat presidential threshold memang perlu ditiadakan.

Alasannya, agar muncul banyak calon presiden alternatif. Selain itu, dengan nol persen akan membuat partai lain yang belum berhasil masuk parlemen memiliki peluang mengusung calonnya.

Neni berpendapat, dengan penerapan presidential nol persen akan membuat masa depan demokrasi Indonesia jadi lebih cerah.

"Dan mencegah polarisasi dan fragmentasi yang sangat kental seperti di pemilu 2019 lalu," demikian kata Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Lebih lanjut Neni mengatakan, logika presidential threshold murni mandat rakyat diberikan kepada masing-masing. DPR bersifat legislatif dan presiden bersifat eksekutif.

Ia berpandangan dengan pemberlakuan presidential threshold ini menunjukkan ada paradoks.

"Jadi adanya ambang batas pencalonan presiden bagi aku jadi paradoks aja. Pemilu legislatif itu jadi syarat dalam pencalonan Pilpres," demikian kata Neni.