Berita

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Setuju Firli Bahuri, PAN Yakin Preshold 0 Persen Hilangkan Stigma Partai Pembajak Sistem Demokrasi

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Harapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar tercipta iklim demokrasi yang baik mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Firli Bahuri ingin agar ongkos politik menjadi nol rupiah. Salah satu caranya dengan menjadikan presidential threshold 0 persen.

“PAN setuju presidential threshold (preshold) 0 persen,” tegas Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).


Menurutnya, sejak pembahasan RUU Pemilu, sikap PAN sudah jelas yaitu menginginkan presidential threshold 0 persen.

Dukungan PAN itu bukan tanpa alasan. Partai berlambang matahari putih ini yakin dengan preshold 0 persen maka akan memunculkan dan tumbuh tunas-tunas baru bagi kepemimpinan bangsa dan negara. Sebab, sudah tidak ada lagi pembatasan dalam pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

“Kedua, menghilangkan kesan dan persepsi negatif kepada partai politik yang dianggap sebagai pembajak sistem demokrasi Pancasila dan menjadi akar kepemimpinan oligarkis sebagai virus dari kesehatan demokrasi,” sambungnya.

Meski demikian, Viva yakin tidak seluruh partai politik akan menyalonkan kadernya di Pilpres walau preshold sudah 0 persen. Ini mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya tentang logistik, elektabilitas, struktur dan organisasi kampanye, dan lainnya.

Adapun alasan ketiga mendukung preshold 0 persen adalah untuk menghilangkan bahaya potensi konflik akibat pasangan calon sedikit (hanya 2 paslon) yang memasukkan nilai primordial ke dalam turbulensi politik dan kayu bakar elektabilias. Jika paslon lebih dari 3, potensi konflik relatif rendah.

“Jika akan diterapkan di pemilu 2024, maka UU 7/2021 harus direvisi. Di tahun 2021 UU Nomor 7/ 2017 sudah dikeluarkan di program legislasi nasional (Prolegnas),” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya