Berita

Politisi PKS Nasir Djamil (tengah) saat hadiri "Demokrasi Timur Berjaya (?)” di Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Bahas Demokrasi Indonesia, Nasir Djamil: Ada Bibit Otoriter di Tengah Pandemi Covid-19

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 22:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia harus berbangga hati lantaran memiliki sistem pemerintahan yang mengedepankan demokrasi.

Dalam kacamata negara-negara lain, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang baik meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam model demokrasi di Indonesia.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil berpendapat, masyarakat Indonesia tidak perlu berputus asa dengan sistem demokrasi yang dipilih bangsa ini.


Nasir Djamil justru mengajak masyarakat untuk mengantisipasi adanya gelombang kehancuran demokrasi di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19) yang terjadi akhir-akhir ini.

"Memang kita tidak perlu berputus asa dengan demokrasi dan tentu saja kita berusaha untuk memitigasi kehancuran demokrasi, dengan cara-cara demokrasi,” ucap Nasir dalam acara diskusi "Demokrasi Timur Berjaya (?)” di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Legislator dari Aceh ini mengatakan, di tengah pandemi ini, negara yang mengusung sistem demokrasi bisa menjadi otoriter.

Argumentasi Nasir, di tengah pandemi kebijakan pemerintah justru memaksakan rakyat untuk mentaati aturan. Sehingga, muncul pandangan pandemi telah membuat banyak orang tersudutkan.

“Orang dipaksa tidak berkumpul orang dipaksa, tidak pulang kampung orang kemudian dipaksa untuk dirumahkan, sehingga ada bibit otoriter di tengah pandemi ini,” katanya.

"Meskipun memang sebenarnya saya pernah baca bahwa negara-negara otoriter tidak selalu berhasil menangani pandemi,” imbuhnya.

Dia mengimbau, masyarakat Indonesia tetap optimis dan menjaga harapannya kepada negara. Salah satu caranya, dengan mengandalkan dan memilih demokrasi sebagai salah satu pegangan dalam menjaga negara.

"Saya pikir kita harus menjaga asa dengan demokrasi karena kita kan sudah memilih demokrasi. Tapi memang kita harus siap juga menerima risiko dari demokrasi itu,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya