Berita

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

Thailand Pertimbangkan Opsi Penguncian Kembali Seandainya Varian Omicron Terdeteksi

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sedang mempertimbangkan keputusan apakah Thailand akan kembali memberlakukan penguncian seandainya varian Omicron terdeteksi di negara itu.

Sementara hingga saat ini otoritas kesehatan Thailand belum mengkonfirmasi adanya kasus varian yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan tersebut.

Berbicara setelah rapat kabinet hari Selasa, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Energi Supattanapong Punmeechaow mengatakan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan instansi terkait untuk memantau situasi dengan cermat sementara Kementerian Kesehatan Masyarakat akan menilai pembukaan kembali negara itu dalam waktu dua minggu.


Sementara Wakil Menteri Kesehatan Masyarakat Sathit Pitutecha juga sudah mendesak agar masyarakat tidak panik, dengan mengatakan perdana menteri telah memerintahkan badan-badan keamanan untuk mengintensifkan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyeberangan perbatasan ilegal untuk membantu mencegah virus.

"Pemerintah khawatir tentang migran ilegal yang menyelinap ke negara itu melalui penyeberangan perbatasan alami," kata Sathit, seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (1/12).

"Situasinya akan dipantau secara ketat. Tindakan akan ditinjau berdasarkan informasi baru yang masuk. Jika strain Omicron ditemukan di Thailand, negara harus menghadapi penguncian lagi," kata Sathit.  

"Ini adalah kebijakan perdana menteri dan dia akan membuat keputusan cepat sebagai direktur Pusat Administrasi Situasi Covid-19 (CCSA)," ujarnya.

Sathit juga mengatakan bahwa tempat-tempat kehidupan malam mungkin diizinkan untuk dibuka kembali pada 16 Januari jika strain Omicron tidak terdeteksi.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya