Berita

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa/Net

Dunia

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Desak Negara-negara Cabut Pembatasan Perjalanan

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 08:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengaku keberatan dengan strategi pembatasan perjalanan yang diambil oleh sejumlah negara terkait munculnya Covid-19 varian Omicron di negaranya

Lewat sebuah pernyataan pada Minggu (27/11) Ramaphosa mengatakan bahwa langkah tersebut tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, dan meminta agar negara-negara tersebut mencabut keputusannya.

“Kami menyerukan kepada semua negara yang telah memberlakukan larangan perjalanan di negara kami dan negara-negara saudara kami di Afrika selatan untuk segera dan segera membalikkan keputusan mereka,” kata Ramaphosa, dalam pidato pertamanya sejak varian Omicron terdeteksi, seperti dikutip dari Reuters, Senin (29/11).


“Larangan bepergian tidak diinformasikan oleh sains,” tambahnya.

Ia mengatakan laporan tersebut hanya akan merusak proses pemulihan ekonomi setelah pandemi.

“Satu-satunya hal yang akan dilakukan larangan perjalanan adalah untuk lebih merusak ekonomi negara-negara yang terkena dampak dan merusak kemampuan mereka untuk menanggapi, dan pulih dari, pandemi,” tambahnya.

“Pembatasan ini tidak dapat dibenarkan dan mendiskriminasi secara tidak adil terhadap negara kami dan negara-negara saudara kami di Afrika selatan," lanjutnya.

Lusinan negara telah memasukkan Afrika Selatan dan tetangganya ke daftar hitam sejak ilmuwan Afrika Selatan minggu ini menandai varian baru tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Omicron sebagai "varian perhatian" yang berpotensi lebih menular daripada varian sebelumnya.

Komentar Ramaphosa pada Minggu datang ketika varian Omicron yang disebut lebih menular dari strain sebelumnya terus menyebar ke seluruh dunia, di mana kasus baru diidentifikasi di Belanda, Denmark dan Australia.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya