Berita

Perdana Menteri Naftali Bennett membahas varian Covid Omicron dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu 28 November 2021/Net

Dunia

Libatkan Dinas Intelijen demi Cegah Varian Omicron, Israel Larang Masuk Seluruh Warga Asing

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 05:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dunia kembali dikejutkan dengan kemunculan varian terbaru Covid-19, Omicron. Sejumlah negara mulai melakukan strategi mencegah virus yang dikatakan lebih menular dari varian yang muncul sebelumnya. Israel, mungkin menjadi negara yang menggunakan strategi larangan paling ketat di antara negara lainnya.

Dalam laporan yang dirilis RT, Minggu (28/11), negara itu melarang semua orang asing memasuki wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan menurunkan dinas intelijen untuk menemukan dan melacak semua pendatang dari negara yang menjadi hotspot Omicron.

Aturan baru tersebut akan mulai berlaku pada Minggu malam, menjadikan Israel negara pertama yang sepenuhnya menutup perbatasannya dengan warga negara asing setidaknya selama 14 hari. Hanya mereka yang secara khusus disetujui oleh 'Komite Pengecualian' yang akan diizinkan masuk.


Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan bahwa pemerintah bekerja dengan cepat dan penuh semangat untuk mengekang penyebaran varian baru ini.

Dikatakan bahwa semua warga Israel yang kembali dari luar negeri, bahkan mereka yang divaksinasi penuh dengan dua dosis dan booster, akan dipaksa untuk dikarantina setidaknya selama tiga hari, sementara mereka yang datang dari negara-negara "merah" harus tinggal di hotel yang dikelola militer sampai mereka melakukan dua kali tes negatif untuk virus.

Mereka yang telah mengunjungi negara Afrika selama seminggu terakhir juga telah didesak untuk menjalani tes dan mengikuti karantina secara sukarela, sementara badan keamanan internal Shin Bet ditugaskan untuk memantau kepatuhan menggunakan kemampuan pelacakan ponselnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya