Berita

Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan/Repro

Politik

Luhut: WNA/WNI dari Afsel Wajib Karantina 14 Hari, Dilakukan Evaluasi Sehari Dua Kali

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 22:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah memperketat aturan karantina bagi WNA maupun WNI yang berasal dari luar negeri yang terkonfirmasi virus corona varian baru Omicorn.

"Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari," ujar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers, Minggu (28/11).

Adapun negara poin A yang dimaksud yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Oleh karena itu, WNA dan WNI dari luar negeri di luar wilayah Afrika atau negara yang masuk ke dalam poin A hanya wajib melakukan karantina 7 hari.


"Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A di atas akan dikarantina selama 14 hari," tegas Luhut.

Luhut menyampaikan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan memegang teguh basis data dari WHO. Dia menambahkan, langkah pemerintah memberlakukan karantina ketat bagi WNA dan WNI dari Afsel merupakan kebijakan paling konservatif.

Secara teknis, urai Luhut akan diterapkan penuh kewaspadaan tingkat tinggi dan berbasis data yang lengkap.

“Jadi Pak Menkes juga sudah memaparkan detail dengan angka-angka, juga para ahli. Akhirnya kami sepakat tadi dengan keputusan ini,” imbuhnya.

Tujuannya untuk menekan potensi penyebaran varian baru Covid-19 yang lebih mematikan itu.

"Evaluasi sehari dua kali itu kita lakukan, tergantung daripada informasi kita dapatkan dari misalkan WHO atau lembaga-lembaga kredibel dunia lainnya,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya