Berita

Protes di Beograd atas rencana penerapan undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum untuk membantu investor mempercepat proyek pertambangan mereka di Serbia/Net

Dunia

Ribuan Pengunjuk Rasa Turun ke Beograd Menentang Hukum Pengambilalihan Tambang Lithium

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari 2.000 orang berkumpul di depan kantor kepresidenan Serbia dengan meneriakkan yel-yel 'kembalikan Serbia' dan "Kami tidak akan serahkan Serbia'.

Sebagian pengunjuk rasa berbaris melalui pusat kota. Mereka menyatakan penolakan terhadap undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum yang menurut para pemerhati lingkungan dirancang untuk menguntungkan perusahaan pertambangan asing.

Serbia adalah salah satu negara paling tercemar di Eropa dan akan membutuhkan miliaran euro untuk memenuhi standar lingkungan Uni Eropa jika ingin bergabung dengan blok tersebut.


Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Beograd telah menawarkan sumber daya pertambangan kepada perusahaan asing, termasuk penambang tembaga Zijin China dan Rio Tinto, meskipun ditentang oleh beberapa penduduk dan pemerhati lingkungan yang mengatakan eksplorasi bijih akan semakin meningkatkan polusi.

Rio Tinto yang berbasis di London,  mengatakan akan mematuhi semua standar lingkungan domestik dan Uni Eropa di tambang lithium di Serbia senilai 2,4 juta dolar AS, termasuk yang terbesar di Eropo, seperti dilaporkan Euro News.

Tambang tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan ekspor dan pekerjaan yang signifikan bagi Serbia, terutama jika negara tersebut mengejar rencana untuk memperbaikinya secara lokal dan mengembangkan pabrik baterai lithium.

Banyak wilayah yang menjadi incaran pertambangan.  Proyek infrastruktur menolak untuk menjual properti mereka dan pergi ke pengadilan, mencari kompensasi yang lebih tinggi dalam proses hukum yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

Rancangan undang-undang tentang pengambilalihan akan diperdebatkan dalam beberapa hari mendatang di parlemen, yang didominasi oleh aliansi yang setia kepada Vučić. Ini membayangkan batas waktu hingga delapan hari untuk pengambilalihan properti oleh negara.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya