Berita

Protes di Beograd atas rencana penerapan undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum untuk membantu investor mempercepat proyek pertambangan mereka di Serbia/Net

Dunia

Ribuan Pengunjuk Rasa Turun ke Beograd Menentang Hukum Pengambilalihan Tambang Lithium

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lebih dari 2.000 orang berkumpul di depan kantor kepresidenan Serbia dengan meneriakkan yel-yel 'kembalikan Serbia' dan "Kami tidak akan serahkan Serbia'.

Sebagian pengunjuk rasa berbaris melalui pusat kota. Mereka menyatakan penolakan terhadap undang-undang tentang pengambilalihan dan referendum yang menurut para pemerhati lingkungan dirancang untuk menguntungkan perusahaan pertambangan asing.

Serbia adalah salah satu negara paling tercemar di Eropa dan akan membutuhkan miliaran euro untuk memenuhi standar lingkungan Uni Eropa jika ingin bergabung dengan blok tersebut.


Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Beograd telah menawarkan sumber daya pertambangan kepada perusahaan asing, termasuk penambang tembaga Zijin China dan Rio Tinto, meskipun ditentang oleh beberapa penduduk dan pemerhati lingkungan yang mengatakan eksplorasi bijih akan semakin meningkatkan polusi.

Rio Tinto yang berbasis di London,  mengatakan akan mematuhi semua standar lingkungan domestik dan Uni Eropa di tambang lithium di Serbia senilai 2,4 juta dolar AS, termasuk yang terbesar di Eropo, seperti dilaporkan Euro News.

Tambang tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan ekspor dan pekerjaan yang signifikan bagi Serbia, terutama jika negara tersebut mengejar rencana untuk memperbaikinya secara lokal dan mengembangkan pabrik baterai lithium.

Banyak wilayah yang menjadi incaran pertambangan.  Proyek infrastruktur menolak untuk menjual properti mereka dan pergi ke pengadilan, mencari kompensasi yang lebih tinggi dalam proses hukum yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

Rancangan undang-undang tentang pengambilalihan akan diperdebatkan dalam beberapa hari mendatang di parlemen, yang didominasi oleh aliansi yang setia kepada Vučić. Ini membayangkan batas waktu hingga delapan hari untuk pengambilalihan properti oleh negara.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya