Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Australia Tunggu Aba-aba Amerika untuk Boikot Olimpiade Beijing

KAMIS, 25 NOVEMBER 2021 | 08:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seruan boikot diplomatik atas penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin yang akan dilaksanakan di Beijing pada 2022 semakin kencang disuarakan sejumlah negara Barat.

Mengikuti langkah Amerika dan Inggris, Australia juga kini dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk tidak mengirim pejabat pemerintah ke pesta olah raga empat tahunan tersebut sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, China.

Dilaporkan Sydney Morning Herald pada Kamis (25/11), politisi Australia dari koalisi Liberal-Nasional yang berkuasa dan partai oposisi Partai Buruh mendesak pemerintah untuk memboikot acara tersebut, yang akan diadakan pada Februari 2022.


"Keputusan tentang perwakilan (Australia) di Olimpiade Musim Dingin Beijing belum dibuat," kata juru bicara Menteri Olahraga Richard Colbeck, seperti dikutip dari Reuters menanggapi laporan tersebut.

Pekan lalu Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan boikot diplomatik Olimpiade, sebuah langkah yang akan ditujukan untuk memprotes catatan hak asasi manusia China, termasuk apa yang Washington katakan sebagai genosida terhadap minoritas Muslim.

Sementara Inggris belum membuat keputusan tentang siapa yang akan mewakili pemerintahnya di Olimpiade tetapi Perdana Menteri Boris Johnson tidak mendukung gagasan boikot, kata juru bicaranya awal pekan ini.

"Pemerintah Australia sedang menunggu keputusan oleh pemerintahan Biden sebelum menyerukan boikot diplomatik," kata laporan di Sydney Morning Herald.

Hubungan Australia dengan China, mitra dagang terbesarnya, memburuk setelah melarang Huawei dari jaringan broadband 5G pada 2018 dan menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul Covid-19. Beijing merespons dengan mengenakan tarif pada beberapa komoditas Australia.

Jika boikot diplomatik dilakukan, sebuah negara tidak akan mengirimkan delegasi ofisial, namun tetap mengijinkan atletnya untuk berpartisipasi.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya