Xi Jinping dan Joe Biden dalam pertemuan 2012 di Gedung Putih/Net
Rencana Dialog Kemitraan Kemakmuran Ekonomi AS-Taiwan (EPPD) kedua yang akan digelar pada Senin (22/11) di Taiwan mendapat kritikan tajam dari pejabat dan pengamat di China.
Media melaporkan, pertemuan tersebut dilakukan di bawah naungan Institut Amerika di Taiwan dan Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Amerika Serikat. Sekretaris Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W Fernandez akan memimpin delegasi AS.
Ini adalah putaran kedua pembicaraan ekonomi antara kedua belah pihak sejak EPPD pertama berlangsung pada November 2020.
"Kemitraan kami dibangun di atas perdagangan dan investasi dua arah yang kuat, ikatan antar-rakyat, dan dalam pertahanan bersama kebebasan dan berbagi nilai-nilai demokrasi," klaim Departemen Luar Negeri AS dalam catatan media.
Pada putaran pertama yang diadakan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Donald Trump pada tahun 2020, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman lima tahun dan berjanji untuk terus menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat.
Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington mengecam rencana pertemuan tersebut.
"Kami meminta pemerintah AS menghentikan semua bentuk pertukaran dan kontak resmi dengan Taiwan, berhenti meningkatkan hubungannya dengan wilayah Taiwan di cara substantif apa pun, untuk menghindari kerusakan serius pada hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," katanya, seperti dikutip dari
Global Times, Senin (22/11).
Sementara Yuan Zheng, wakil direktur dari Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences mengatakan pertemuan itu adalah bentuk pengkhianatan yang jelas terhadap prinsip satu-China di pihak Washington dan juga janji Presiden AS Joe Biden kepada Presiden Xi Jinping beru-baru ini untuk tidak mendorong kemerdekaan pulau yang diklaim sebagai wilayah Tiongkok tersebut.
Pengamat lainnya, Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Luar Negeri China mengatakan Amerika akan terus berupaya menahan China dengan melakukan kerja sama semacam itu.
"AS kemungkinan akan terus membangun hubungan ekonomi dengan pulau Taiwan dalam berbagai dimensi, untuk melayani tujuan meningkatkan ekonominya sendiri sambil menahan China," kata Li.
"Kemungkinan untuk mendorong pembicaraan tentang perjanjian perdagangan bebas antara kedua belah pihak tidak dapat dikesampingkan selama pertemuan tersebut," ujarnya.
Pembicaraan mengenai kesepakatan itu, jika ada, akan dianggap sebagai bentuk lain dari tindakan 'bermain api' AS yang sudah barang tentu akan membuat marah China dan bisa merusak hubungan kedua negara, kata para pengamat.
