Kudeta Sudan: Protes Meletus, Massa Menentang Kesepakatan Hamdok dengan Abdel Fattah al-Burhan

Militer Sudan telah mengembalikan posisi Abdalla Hamdok sebagai Perdana Menteri lewat kesepakatan yang ditandatangani antara Hamdok dengan pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Minggu (21/11).  

Menurut kesepakatan itu, militer juga akan membebaskan pejabat pemerintah dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober lalu.

Hamdok muncul di TV dalam acara penandatanganan perjanjian untuk pembagian kekuasaan baru dengan Burhan.

“Penandatanganan kesepakatan ini membuka pintu yang cukup lebar untuk menjawab semua tantangan masa transisi,” kata Hamdok, seperti dikutip dari AlJazeera.

Sementara Burhan mengatakan, bahwa Hamdok akan memimpin kabinet teknokratis independen sampai pemilihan dapat diadakan. Masih belum jelas berapa banyak kekuatan yang akan dipegang pemerintah. Itu akan tetap berada di bawah pengawasan militer.

Namun koalisi sipil yang menominasikan Hamdok sebagai perdana menteri dua tahun lalu menolak untuk mengakui kesepakatan baru. Mereka yakin, kesepakatan itu terjadi di bawah tekanan.

Aksi protes pun tak terelakkan saat penandatanganan itu berlangsung.

Sebagai pahlawan gerakan protes, Hamdok dengan cepat menjadi penjahat bagi sebagian orang.

"Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan diumumkan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah kelompok protes terkemuka, menyebut kesepakatan itu "berbahaya".

"Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah turun ke jalan," kata seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Khartoum, Omar Ibrahim, seperti dikutip dari BBC.

Hamdok mengatakan dia telah menyetujui kesepakatan itu untuk mencegah lebih banyak korban.

"Darah Sudan sangat berharga, mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda ke dalam pembangunan dan pembangunan," katanya.