Presiden Filipina Rodrigo Duterte/Net
Kantor Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menangguhkan penyelidikannya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang berdarah pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap narkoba.
Menurut dokumen ICC tertanggal 18 November, "penuntut untuk sementara menangguhkan kegiatan investigasinya sambil menilai ruang lingkup dan efek dari permintaan penangguhan" dari pemerintah Filipina.
Menurut dokumen pengadilan, Duta besar Filipina Eduardo Malaya meminta penangguhan.
Malaya sebelumnya menulis surat kepada Jaksa ICC dari Inggris, Karim Khan, meminta pengadilan internasional untuk menunda penyelidikan pemerintah atas perang narkoba, mencatat mekanisme yang ada yang akan meyakinkan mereka tentang komitmen terhadap supremasi hukum dengan menjunjung tinggi proses hukum.
"Jaksa untuk sementara menangguhkan kegiatan investigasinya sementara menilai ruang lingkup dan efek dari permintaan penangguhan," tulis Karim Khan dalam pemberitahuan pengadilan tertanggal, seeprti dikutip dari
Reuter, Sabtu (19/11).
Pada September lalu, pengadilan yang berbasis di Den Haag penyelidikan 'kampanye perang melawan narkoba' yang telah menewaskan ribuan orang, dengan mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
Duterte terpilih pada tahun 2016 dengan janji kampanye untuk menyingkirkan masalah narkoba Filipina, secara terbuka memerintahkan polisi untuk membunuh tersangka narkoba jika nyawa petugas dalam bahaya.
Setidaknya 6.181 orang telah tewas dalam lebih dari 200.000 operasi anti-narkoba yang dilakukan sejak Juli 2016, menurut data resmi terbaru yang dirilis oleh Filipina.
Karim Khan dalam dokumen pengadilan memperkirakan angka tersebut antara 12.000 dan 30.000 tewas. Ia mengatakan jaksa akan meminta informasi tambahan dari Filipina mengenai hal ini.
Duterte menarik Manila keluar dari ICC pada 2019 setelah meluncurkan penyelidikan awal, tetapi pengadilan mengatakan pihaknya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.
Setelah lama menolak untuk mengakui pengadilan memiliki kekuatan untuk campur tangan dan menolak untuk bekerja sama, Duterte mundur pada bulan Oktober untuk mengatakan dia akan mempersiapkan pembelaannya.
Human Rights Watch menolak klaim bahwa mekanisme domestik Filipina yang ada memberikan keadilan bagi warga negara sebagai "tidak masuk akal" dan upaya untuk mencegah penyelidikan ICC.
"Hanya 52 dari ribuan pembunuhan yang dalam tahap awal penyelidikan. Meskipun banyak kasus pembunuhan yang jelas, tidak ada tuntutan yang diajukan," kata direktur kelompok HAM Asia Brad Adams di Twitter, Sabtu.
"Kenyataannya adalah bahwa impunitas adalah norma di bawah Presiden Duterte, itulah sebabnya ICC perlu menyelidikinya. Mari berharap ICC melihat melalui tipu muslihat itu."
