Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan/Net

Politik

PDIP Duga Arteria Dahlan Cuma Keseleo Lidah Bilang APH Tak Boleh di-OTT

SABTU, 20 NOVEMBER 2021 | 00:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dinyatakan dilarang oleh Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan. Padahal itu bertentangan dengan Pasal 11 UU KPK.

Tak tinggal diam, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengklarifikasi pernyataan Arteria Dahlan mengenai mekanisme OTT oleh KPK terhadap APH tersebut.

Dia mengatakan, Arteria Dahlan salah menyampaikan pernyataan terkait dengan hal tersebut. Karena Arteria Dahlan dia anggap tengah dalam kondisi kecapaian.


"Bung Arteria Dahlan mungkin keseleo lidah," ujar Hasto dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Dalam hal korupsi, Hasto menegaskan sikap PDIP yang menjunjung tinggi azas hukum, di mana konstitusi mengamanatkan setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

"Karena itu, siapapun melanggar hukum terlebih hukum pidana termasuk korupsi, penegakan hukum yang berkeadilan menjunjung tiggi azas praduga tak bersalah, tidak boleh ada pengecualian hanya karena jabatan," demikian Hasto.

Arteria Dahlan menyampaikan pernyataannya terkait mekanisme OTT ini saat menjadi pembicara dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan Kejaksaan Agung, pada Kamis (18/11).

"Saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT," begitu kata Arteria Dahlan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya