Berita

Presiden Joe Biden saat melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Xi Jinping, Senin 14 November 2021 waktu washington/Net

Dunia

Bloomberg: Diplomasi Halus China-AS Mirip Koreografi Hubungan Israel-Palestina

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegasan sikap Amerika Serikat terkait hubungannya dengan China yang menyangkut urusan dengan Taiwan, kembali menimbulkan keraguan. Terutama setelah pertemuan kedua pemimpin yang berlangsung virtual pada Senin malam (15/11) waktu AS.

Presiden Joe Biden saat bertemu secara virtual bersama Presiden Xi Jinping menyatakan komitmennya bahwa AS tetap setia pada ‘kebijakan satu China’ dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.  

Namun, pernyataan itu berbalik ketika keesokannya Biden berbicara kepada wartawan di New Hampshire pada Selasa (16/11), bahwa Taiwan bisa membuat keputusannya sendiri, dan bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu independen.


“Kami tidak akan mengubah kebijakan kami sama sekali. Kami mendorong mereka untuk melakukan persis apa yang diminta oleh Undang-Undang Taiwan,” katanya, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Taiwan yang mengatur kebijakan Amerika.

“Itu yang sedang kami lakukan. Biarkan mereka (Taiwan) mengambil keputusan," tambah Biden.

Pilihan kata-kata Biden kemungkinan akan menimbulkan alarm di Beijing, yang selama ini menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menyerang jika pulau itu memproklamirkan kemerdekaan.

Biden, dalam pertemuan Senin, jelas-jelas meyakinkan Xi bahwa dia mendukung kebijakan satu China dan tidak mengubah strategi AS.

Bloomberg dalam laporannya pada Rabu (16/11) mengatakan bahwa diplomasi halus seputar hubungan AS-Taiwan-China mirip dengan koreografi hubungan Israel-Palestina. Bedanya, AS dan China adalah dua ekonomi terbesar dunia.

Selama beberapa dekade, kebijakan Amerika telah dipandu oleh serangkaian perjanjian diplomatik termasuk Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 dan kesepakatan lain yang membentuk dasar bagi hubungan AS dengan China.

Sebagai bagian dari ‘kebijakan satu China’ AS, Washington menganggap Beijing sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China," tanpa mengklarifikasi posisinya terhadap kedaulatan Taiwan. Mendukung kemerdekaan Taiwan berarti akan bertentangan dengan perjanjian tersebut, meskipun kebijakan AS mengizinkan penjualan senjata ke pulau itu untuk mengembangkan pertahanan dirinya.

Beberapa aliran politik kanan memuji Biden karena dia dinilai lebih terang-terangan menyangkut dukungan AS untuk Taiwan, tetapi komentarnya yang bolak-balik dan plintat-plintut membuatnya sulit untuk membedakan apakah ada strategi khusus yang dimainkan atau apakah kontroversi itu berasal dari miskomunikasi.

Sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menuduh Beijing dengan sengaja salah mengartikan pernyataan Biden. Sebab, ini bukan pertama kalinya komentar Biden di Taiwan menimbulkan kebingungan.

Bulan lalu, di balai kota CNN, Biden mengatakan bahwa AS akan membela Taiwan jika status quo pulau itu diubah secara sepihak, meskipun AS sengaja tidak pernah mengatakan apakah akan menggunakan militernya jika terjadi serangan China. Beberapa jam kemudian Gedung Putih mengatakan Biden hanya mengulangi kebijakan lama, dan masih tidak berubah.

Tidak segera jelas bagaimana komentar Biden akan diterima di Beijing, sementara para pejabat AS mengatakan diskusi virtual antara Biden dan Xi pada Senin malam itu jujur dan penuh hormat.

“Itu adalah pertemuan yang bagus,” kata Biden.

“Kami memiliki banyak tindak lanjut, kami membentuk empat kelompok, kami akan mengumpulkan orang-orang kami dalam berbagai masalah. Saya akan memiliki lebih banyak untuk dilaporkan kepada Anda dalam dua minggu ke depan,” katanya. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya