Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Fitnah Bisnis PCR pada Erick Thohir Bersumber dari Pihak Anti Perubahan

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tuduhan adanya keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR adalah fitnah yang sangat keji yang dilakukan oleh mereka yang anti perubahan.

Begitu tegas Ketua Umum Pergerakan Rakyat Berdaulat, Wahab Talaohu kepada wartawan, Kamis (17/11).

Menurutnya, tuduhan itu datang dari kelompok yang tidak senang dengan transformasi BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir. Sehingga menciptakan fitnah untuk meracuni pikiran publik.


“Ini fitnah yang bersumber dari para pihak yang anti perubahan,” ujarnya.

Menurut Wahab, penentuan harga PCR dan kebijakan kewajiban PCR sebagai syarat perjalanan bukanlah kebijakan Menteri BUMN. Melainkan kebijakan yang dirumuskan dalam Rapat Terbatas Kabinet.

“Dasar kebijakan PCR itu ditetapkan dalam rapat Kabinet terbatas dan bukan tupoksi Menteri BUMN. Jadi yang paling berwenang dalam kontrol atas PCR adalah Menteri Kesehatan,” ujarnya.

Wahab lantas menegaskan para pihak yang menuduh adanya keterlibatan Erick Thohir sangat tidak berdasar karena tidak ada korelasi kebijakan dan tidak ada penetrasi personal Erick Thohir untuk mengarahkan kebijakan.

Seperti diketahui, Erick Thohir telah berhenti dari aktivitas bisnis sejak ia dilantik menjadi Menteri BUMN. Langkah tersebut ditempuh agar dirinya fokus mencurahkan semua pikiran dan tenaga untuk mengurusi dan membenahi BUMN.

Sehingga, lanjut Wahab, nama Erick Thohir tidak ada sangkut pautnya dengan Yayasan Kemanusiaan Adaro yang kebetulan bekerjasama dengan PT GSI.

“Jadi mereka mengunakan logika cocoklogi, menghubung-hubungkan karena ada Garibaldi Thohir yang tidak lain merupakan kakaknya. Padahal semua orang sudah tahu kalau Garibaldi Thohir pengusaha senior yang sudah malang-melintang di dunia bisnis,” ucapnya.

Ia berujar, kalau memakai cara berpikir yang menuduh Erick Thohir, artinya keluarga dan saudaranya Erick Thohir tidak boleh berbisnis apapun di dunia ini, karena Erick Thohir seorang menteri. Menurut Wahab, ini adalah logika sesat yang tidak dapat dibenarkan.

“Ini menjadi catatan penting. Karena ada pihak yang tidak suka dengan transformasi dan kinerja positif dari Erick Thohir dalam membenahi BUMN. Sehingga mereka yg merasa dirugikan dan punya penyakit hati mengunakan cara-cara keji, membuat fitnah, dan membangun opini tanpa bukti untuk merendahkan pribadi dan martabat Menteri Erick,” katanya.

Wahab yakin, fitnah itu tidak akan menyurutkan semangat dan langkah Erick Thohir. Walau dizalimi politik, hal ini justru akan menjadi amunisi bagi Erick untuk tetap bekerja optimal dan memajukan BUMN.

“Seperti yang dibilang Menteri Erick, kritik itu obat sementara pujian itu racun. Dan menurut saya fitnah itu amunisi untuk kita terus giat, konsisten dan saya yakin Tuhan akan mengangkat derajat kita semua yang tetap teguh meski diterpa badai fitnah," tutup Wahab.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya