Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Publik, Karyono Wibowo/Net

Politik

Untungkan Pemilik Modal, Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perlu Dievaluasi

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 20:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Banyak pihak menyebut sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam draf RUU Pemilu harus tetap menggunakan proporsional terbuka karena selama ini berjalan lebih menjamin demokrasi dan memastikan representasi yang lebih kuat bagi rakyat.

Namun bagi Direktur Eksekutif Indonesia Publik, Karyono Wibowo justru berbeda.

Ia menilai, sistem proporsional terbuka memang yang dulu semangatnya adalah untuk memangkas dominasi partai politik, kemudian dominasi dinasti dan bisa memangkas pemilik modal.


"Tapi kenyataan sama aja, tidak terjadi seperti apa yang diharapkan," ujar Karyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (4/11).

Dialog dengan tema "Evaluasi Sistem Pemilu" itu dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika.

Karyono mengaku sistem proporsional terbuka dan tertutup itu merupakan perdebatan yang klasik, karena ada plus minusnya.

"Sistem proporsional terbuka yang dulu diandalkan bisa memperbaiki kualitas demokrasi, faktanya hari ini masih banyak catatan-catatan buruk,” ujarnya.

Bahkan, Karyono mengatakan, dalam realitas praktik sistem proporsional terbuka juga masih mengandung banyak kelemahan. Misalkan, dalam penerapan sistem proporsional terbuka, pemilik modal diberikan ruang begitu luas.

"Kader-kader yang sudah berjuang keras dan sudah melalui proses rekrutmen, kaderisasi tingkat 1 dan tingkat 2 dan seterusnya, kalah bersaing dengan pemilik modal, karena calon yang memiliki modal besar itu hanya sekedar mengandalkan popularitas,” ucapnya.

Karyono sepakat dengan beberapa pakar hukum dan pengamat politik yang meminta sistem Pemilu 2024 dievaluasi.

"Memang benar anggapan sebagian pihak, perlu dievaluasi sistem Pemilu kita,” demikian Karyono.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya