Berita

Ilustrasi rest area Brebes/Ist

Publika

Perkebunan Nike

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 05:11 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

TEMPULU DPR kita lagi selalu always: serbasetuju, apa saja. Mumpung pula kita lagi punya presiden yang suka bagi-bagi sertifikat tanah.

Maka ide ini kelihatannya bisa menemukan waktunya yang tepat.

Ini ide lama tapi baru satu-dua orang yang sudah saya ajak bicara. Dulu. Delapan tahun lalu. Menjelang saya expired.


Ini juga hasil pemikiran baru dari realitas di lapangan. Bukan teori yang lahir di atas kertas. Bahkan bisa jadi inilah jalan baru setelah bertahun-tahun menekuni jalan yang lama. Yang selalu gagal. Yang kegagalan itu akan terus menumpuk menjadi gunung berapi.

Siapa pun presidennya -- sejak Indonesia Merdeka -- hanya terus menambah bara di dalam gunung itu.

Intinya: sudah waktunya PTPN menjadi Nike atau Adidas. Yakni bisa menjadi perusahaan sepatu terhebat di dunia -- tanpa perlu punya pabrik sepatu.

Waktu itu saya dalam perjalanan dari pabrik gula di Brebes. Akan menuju ke pabrik gula di dekat Semarang. Saya ditemani dirut PTPN waktu itu dan stafnya.

Pabrik gula di Brebes itu sekarang sudah menjadi rest area jalan tol yang sangat menarik. Apalagi kalau bisa sebersih rest area di Salatiga -- rest area terbaik saat ini. Saya sudah beberapa kali mampir di dua rest area itu. Terakhir Selasa lalu. Rest area Salatigalah juaranya -- Ungaran runner-up-nya. Brebes punya potensi mengalahkan semuanya.

Dalam perjalanan itulah saya sampaikan: coba bikin konsep baru PTPN menjadi Nike atau Adidas.

Tidak usahlah PTPN mengelola kebun yang ribuan hektare. Sudah terbukti tidak mampu. Tanah PTPN semakin tidak terkelola. Luasannya terus menyusut. Banyak yang sudah menjadi kampung. Bahkan di Medan sudah ada yang jadi kota.

"Tidak akan ada direksi yang bisa menyelesaikan itu," kata saya. Apalagi di BUMN itu sulit diharapkan sukses yang berkelanjutan.

Katakanlah BUMN di zaman Eric Thohir ini sukses. Apakah bisa dijamin ganti presiden kelak bisa tetap sukses?

Belum lagi kenyataan ini: Masyarakat di sekitar perkebunan miskinnya bukan main. Lihatlah penduduk yang hidup di sekitar kebun teh di Jawa Barat. Atau penduduk yang hidup di sekitar kebun tembakau di Jember, Jatim. Betapa miskin mereka.

Aset negara terus berkurang.

Penduduk yang menempatinya ilegal seumur hidup -- untuk tidak mengatakan hidup dari tanah haram.

Perusahaan negara kian lemah di situ.

Masyarakat sekitarnya miskin sekali.

Manajemen perusahaan lebih sibuk menghadapi masalah daripada membuat kemajuan.

PTPN serbakalah.

Itu seperti main sepak bola kalah 0-5. Kalau yang kalah itu MU, mungkin hanya lagi nasibnya saja yang sial. Tapi yang kalah ini sudah diketahui semua orang: pasti akan kalah 0-5. Pun sejak sebelum bermain.

Yang terbayang di otak saya waktu itu: PTPN memberi hak garap kepada penduduk sekitar. Setiap orang mendapat 2 hektare. Dipilih yang mau bekerja keras. Yang mau diikat perjanjian hukum dengan PTPN.

PTPN-lah yang menentukan desain kebun, jenis tanaman, model penggarapan, tata cara pemeliharaan, pemupukan, penanganan panen, dan bagi hasilnya.

PTPN menjadi off taker mereka dan memasarkannya.

Kebun itu menjadi ''milik'' puluhan ribu rakyat, dengan supervisi oleh PTPN -- atau konsultan yang ditunjuk.

Langkah itu bisa dimulai dari perkebunan tebu, teh, karet dan tembakau di Jawa. Atau dimulai dari yang paling ruwet: di Sumut.

Saya tidak melihat ada cara lain untuk memperbaiki PTPN kita. Yang sifatnya benar-benar tuntas -- bukan ''tuntas'' tuntutan dari atas.

Saya pun yakin masih banyak ide lain dari siapa saja. Tapi, setidaknya, lima persoalan pokok di atas harus selesai -- bukan salah satunya.

Tentu ada juga yang akan menganggap ide ini hanya omong kosong dari seseorang yang lagi post power syndrome. Saya siap menerima penilaian seperti apa pun.

Bahkan saya pun masih akan bisa terhibur kalau ada yang mengumpat -- meminjam istilah Anak Alay: Your Kitchen!

Yang penting bagaimana kita bisa menemukan Nike dan Adidas di kebun-kebun kita.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya