Berita

Lambang bendera Gerindra/Net

Politik

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Kader yang Diduga Lakukan KDRT

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 18:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, BK, membuat geram Front Aksi Mama-Mama Indonesia.

Front Aksi Mama-Mama Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPP Partai Gerindra, menyampaikan tuntutan kepada Prabowo Subianto selaku ketua umum partai untuk menindak tegas kader tersebut.

BK diduga melanggar UU 23/2004 tentang KDRT pasal 44 dan pasal 45, yaitu melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan psikis kepada istrinya berinisial MM.


Tindakan tersebut telah dilaporkan istrinya ke Polda Jawa Timur dengan Laporan polisi No: LP/B/477. 01/IX/ 2021/SPKT POLDA JATIM tertanggal 2 September 2021.

BK juga telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (10/9) di markas Polda Jawa Timur. Namun, hingga hari ini belum ada kejelasan atas kasus tersebut.

Karena itu, Front Aksi Mama-Mama Indonesia menunutut agar DPP Partai Gerindra mencopot BK, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga anggota aktif partai Gerindra.

Massa aksi berjumlah sekitar 100 orang ibu-ibu mendatangi kantor DPP Gerindra di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, (22/10), melakukan aksi dengan long march dari kawasan ragunan menuju kantor DPP Gerindra.

Kordinator aksi, Vera K mengatakan bahwa pihaknya membawa tiga tuntutan kepada DPP Gerindra. Pertama, Prabowo diminta melakukan tindakan tegas dengan memecat BK.

Kedua, masa aksi menuntut agar DPP Gerindra dan Prabowo mencopot BK dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, meminta Prabowo untuk jangan bermimpi menjadi pemimpin Indonesia jika gagal membina kader-kader partainya.

"Pembiaran terhadap salah satu kader partainya menjadi bukti bahwa Prabowo hanya pandai beretorika di depan publik dan gagal mengelola partainya sendiri," ujar Vera K dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Maka dari itu, Front Aksi Mama-Mama Indonesia menganggap kegagalan Prabowo membina kader partainya menunjukkan sikap yang tidak berpegang teguh pada asas Pancasila.

"Yaitu takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun hal ini hanya menjadi slogan-slogan pepesan kosong. Prabowo tidak mampu menjaga dan melindungi kaum perempuan," tuturnya.

"Ilusi dan ambisi Haji Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia menjadi ancaman bagi hak-hak perempuan di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, anggota Front Aksi Mama-mama Indonesia, Eva K menambahkan bahwa laporan terhadap perbuatan BK juga sudah lama dilayangkan oleh istri kepada DPD Gerindra Jawa Timur pada 17 September yang lalu.

"Hanya saja sampai hari ini tidak ada kejelasan dan terkesan ditutup-tutupi oleh internal partai DPD Gerindra Jatim," katanya.

Bahkan, Front Aksi Mama-mama Indonesia juga menyinggung soal kader lain di Gerindra yang berperilaku genit kepada kaum perempuan.

Kegenitan para kader ini, kata Eva K, sudah menjadi rahasia umum yang tidak hanya dilakukan anggota parlemen tapi juga salah satu mantan menteri Gerindra, Edhy Prabowo.

"Yang terindikasi menjadi Sugar Daddy dengan memberikan sewa apartemen dan mobil mewah untuk sesprinya," imbuhnya.

Maka dari itu, Eva menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang tidak menghormati perempuan di dalam tubuh Partai Gerindra harus segera diatasi Parabowo.

"Ibu adalah pendidikan awal untuk anak, maka jangan pernah menjadikan wanita Indonesia sebagai komoditas, terutama komoditas sosial. Hal ini yang harus ditekankan kepada seluruh kader Partai Gerindra di Indonesia," tutup Eva K.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya