Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro/Net

Dunia

Pertanyakan Keabsahan Nicolas Maduro, IMF Belum Serahkan Dana Bantuan Covid-19 ke Venezuela

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 12:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Di tengah perselisihan mengenai legitimasi pemerintahan Nicolas Maduro, Dana Moneter Internasional (IMF) belum mengirimkan dana bantuan Covid-19 ke Venezuela.

Berbicara pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan pada Rabu (6/10), Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan pihaknya belum menerima dana bantuan dari IMF. Ia pun menyalahkan Amerika Serikat (AS).

Pada Agustus, IMF memberi wewenang kepada Venezuela untuk menerima sekitar  5 miliar dolar AS dalam Hak Penarikan Khusus (SDR) sebagai bagian dari upaya global 650 miliar dolar AS untuk meningkatkan likuiditas bagi negara-negara paling rentan di dunia.


Namun IMF mengatakan tidak dapat menggunakannya karena masih mempertanyakan pemerintahan sah di Venezuela, antara dipimpin oleh Presiden Maduro atau oposisi Juan Guaido.

Guaido, yang diakui oleh AS dan beberapa negara Amerika Latin sebagai presiden Venezuela, mengatakan bulan lalu kedua pihak akan membahas akses ke SDR pada proses negosiasi yang berlangsung di Mexico City, bagian dari upaya yang dimediasi internasional untuk menyelesaikan krisis politik di Venezuela.

AS sendiri adalah pemegang saham terbesar di IMF.

"Venezuela mengulangi kecamannya bahwa IMF menolak untuk memberikan kepada rakyat kami 5 miliar dolar AS yang menjadi utang negara kami untuk memerangi pandemi," kata Rodriguez, seperti dikutip Reuters.

Pada September, bank sentral Venezuela melaporkan peningkatan cadangan sebesar 5,1 miliar dolar AS, jumlah yang kira-kira setara dengan nilai SDR negara Amerika Selatan, tetapi tidak merinci asal dana tersebut.

Totalnya, Venezuela memiliki cadangan mencapai 11,2 miliar dolar AS.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya