Berita

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe/Net

Dunia

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

SELASA, 05 OKTOBER 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkap negara tidak akan memiliki uang untuk membayaar pensiun pada 2035.

Wickremesinghe yang juga pemimpin Partai Persatuan Nasional menyebut ekonomi Sri Lanka sudah mulai runtuh, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kehadiran pandemi sendiri memperburuk krisis yang ada.

"Pemerintah tidak akan punya uang pada tahun 2035 untuk membayar pensiun. Hari ini tidak ada devisa untuk negara. Tidak ada pendapatan lokal," ujarnya, seperti dikutip Daily News.


Ia mengatakan, meski banyak negara menghadapi krisis ekonomi karena pandemi, tetapi mereka masih memiliki cadangan devisa, tidak seperti Sri Lanka.

Pada Juli, cadangan devisa Sri Lanka turun menjadi 2,8 miliar dolar AS. Namun, pada September naik menjadi 3,55 miliar dolar AS karena menerima bantuan dari hak penarikan khusus IMF.

Sementara Sri Lanka menerima 787 juta dolar AS dari alokasi hak penarikan khusus (SDR) Dana Moneter Internasional (IMF), Dhaka memberikan 150 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh di bawah pengaturan pertukaran mata uang.

Menurut Forum Kebijakan, pada 25 Juli, Sri Lanka telah berhasil membayar satu miliar dolar obligasi dalam mata uang asing, tetapi dua obligasi senilai 1,5 miliar dolar AS dan 1,25 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Pemerintah Rajapaksa juga telah memberlakukan larangan impor kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi untuk menahan arus keluar cadangan devisa.

Pada akhir Agustus, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ekonomi dengan tujuan mencegah penimbunan barang-barang penting, termasuk beras dan gula.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya