Berita

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe/Net

Dunia

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

SELASA, 05 OKTOBER 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkap negara tidak akan memiliki uang untuk membayaar pensiun pada 2035.

Wickremesinghe yang juga pemimpin Partai Persatuan Nasional menyebut ekonomi Sri Lanka sudah mulai runtuh, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kehadiran pandemi sendiri memperburuk krisis yang ada.

"Pemerintah tidak akan punya uang pada tahun 2035 untuk membayar pensiun. Hari ini tidak ada devisa untuk negara. Tidak ada pendapatan lokal," ujarnya, seperti dikutip Daily News.


Ia mengatakan, meski banyak negara menghadapi krisis ekonomi karena pandemi, tetapi mereka masih memiliki cadangan devisa, tidak seperti Sri Lanka.

Pada Juli, cadangan devisa Sri Lanka turun menjadi 2,8 miliar dolar AS. Namun, pada September naik menjadi 3,55 miliar dolar AS karena menerima bantuan dari hak penarikan khusus IMF.

Sementara Sri Lanka menerima 787 juta dolar AS dari alokasi hak penarikan khusus (SDR) Dana Moneter Internasional (IMF), Dhaka memberikan 150 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh di bawah pengaturan pertukaran mata uang.

Menurut Forum Kebijakan, pada 25 Juli, Sri Lanka telah berhasil membayar satu miliar dolar obligasi dalam mata uang asing, tetapi dua obligasi senilai 1,5 miliar dolar AS dan 1,25 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Pemerintah Rajapaksa juga telah memberlakukan larangan impor kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi untuk menahan arus keluar cadangan devisa.

Pada akhir Agustus, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ekonomi dengan tujuan mencegah penimbunan barang-barang penting, termasuk beras dan gula.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya