Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan di Selat Taiwan meningkat dengan kehadiran jet-jet tempur China yang terbang di Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan.
Sejak Jumat (1/10) hingga Senin (4/10), totalnya diperkirakan sudah ada 145 pesawat milik angkatan laut China yang masuk tanpa izin ke wilayah udara Taiwan.
Pada Jumat atau bertepatan dengan Hari Nasional China, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) menerbangkan 38 pesawat ke ADIZ Taiwan. Besoknya, Sabtu (2/10), ada 39 pesawat yang dikerahkan. Sementara Minggu (3/10) terdapat 16 pesawat, dan Senin terdapat 52 pesawat.
Itu adalah rekor intimidasi yang dilakukan China, yang memang kerap mengerahkan militer ke laut dan udara Taiwan selama dua tahun terakhir.
Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengerahkan pesawat patroli tempur dan mengeluarkan peringatan radio ke pesawat China. Mereka juga memperingatkan sistem rudal pertahanan udaranya untuk memantau pesawat tempur China.
Menurut sejumlah ahli, China tidak hanya menguji perairan dengan melenturkan otot-ototnya, tetapi juga mencoba menurunkan moral Taiwan.
Tindakan itu merupakan reaksi atas mobilisasi kekuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, Taiwan, Australia di Indo-Pasifik untuk menanggapi agresi China.
Pakta militer AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) baru-baru ini juga dinilai cukup mengguncang China.
Hal itu disampaikan oleh ahli kebijakan luar negeri China di Australian National University Wen-Ti Sung, seperti dikutip
ABC.
"(AUKUS) adalah masalah besar yang menandakan kesediaan Australia untuk terlibat lebih besar dalam (isu) keamanan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan. Ini meningkatkan pencegahan terhadap China, dan China tidak memandangnya menguntungkan," terang Sung.
Dalam beberapa waktu terakhir, China secara terbuka mengatakan bahwa mereka berencana untuk menggabungkan Taiwan ke daratan bahkan jika harus mencaploknya secara militer.
Penegasan itu juga diberikan oleh Presiden Xi Jinping pada peringatan 100 tahun Partai Komunis China (PKC) pada 1 Juli 2021.
"Tidak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan dan kemampuan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial mereka,' kata Xi, mengacu pada Taiwan.
