Berita

Budayawan Sudjiwo Tedjo/Net

Politik

Tak Masalah Militer Kembali Rangkap Jabatan Sipil, Presiden Jancuker: Asyik juga Kalau Cak Lontong Jadi Pangkostrad

MINGGU, 26 SEPTEMBER 2021 | 00:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Isu TNI kembali merangkap jabatan sipil seperti yang terjadi di era Orde Baru kembali menarik perhatian masyarakat. Respons beragam pun muncul.

Salah satunya adalah dari budayawan Sudjiwo Tedjo. Menurut pria yang dikenal sebagai Presiden Jancuker ini, boleh-boleh saja militer merangkap jabatan sipil.

Tapi tentu saja ada konsekuensi dari hal tersebut bagi masyarakat.


"Soal wacana tentara boleh lagi merangkap jabatan sipil aku sih yes-yes saja. Asalkan sipil juga boleh merangkap jabatan tentara," ujar Sudjiwo Tedjo melalui akun Twitter pribadinya @sudjiwotedjo, Sabtu (25/9).

Bahkan, dia memberi contoh sejumlah komedian untuk menjabat posisi di TNI sebagai konsekuensi atas wacana ini.

"Aku kira asyik juga kalau Cak Lontong/Sule merangkap jadi Pangkostrad.  Nunung/Sowimah merangkap jadi Panglima TNI," imbuhnya.

Isu militer kembali merangkap sejumlah jabatan sipil ini muncul setelah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membeberkan temuannya. Tercatat setidaknya ada 10 perwira menengah dan tinggi TNI yang merangkap jabatan sipil sejak 2018 hingga saat ini.

Menurut Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Rivalee Anandar, jabatan yang dipegang para perwira ini mulai dari komisaris BUMN hingga staf khusus menteri.

Dari 10 perwira yang disebut rangkap jabatan sipil itu, tiga di antaranya sudah purnawirawan. Yaitu Mayjen TNI (Purn) Eddy Kristianto, Marsekal Muda (Purn) Andi Pahril Pawi, dan Laksamana Madya (Purn) Achmad Djamaluddin.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya