OPD Kota Bengkulu Tak Bekerja Efektif, Anggarannya Terancam Dipangkas

Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).  Jika ditemukan ada OPD yang tak bekerja efektif, maka pemerintah harus memangkas anggaran mereka.

Ini merupakan pandangan Fraksi Golkar DPRD Bengkulu terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna, Kamis (23/9).

Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto didampingi Wakil Ketua I Marliadi, Waka Ketua II Alamsyah membuka langsung rapat paripurna yang digelar di ruang Ratu Agung itu.

Menurut Ketua Fraksi Golkar, Mardensi, evaluasi seluruh OPD ini penting dilakukan agar kinerja mereka dapat selaras dengan misi Walikota Helmi Hasan.

"Kami menyarankan agar Pemkot segera melakukan evaluasi kinerja setiap OPD secara menyeluruh. Ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan, sudah berjalan atau malah sebaliknya," kata Mardensi, dikutip Kantor Berita RMOLBengkulu.

Ia pun menyarankan agar anggaran OPD yang tidak mampu menjalankan program sesuai target untuk dikurangi.

"Apabila hasil evaluasi OPD ternyata tidak mampu mencapai target, maka tidak perlu lagi diberikan tambahan anggaran. Sebaliknya, bagi OPD yang mampu bekerja dengan baik serta mampu mencapai target PAD, maka kita sarankan diberikan reward tambahan alokasi anggaran," tegasnya.

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengapresiasi setiap pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda perubahan APBD 2021.

“Semuanya kita apresiasi, ada kritik ada masukan dan memang harus seperti itu agar semuanya dapat berjalan baik. Masukan yang diberikan sangat berguna untuk proses evaluasi dan perbaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang pada Perubahan APBD Kota Bengkulu tahun 2021,” ujar Dedy.