Berita

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Kata PKB, Presiden 3 Periode Jadi Soal karena Dikampanyekan Pendukung Jokowi

SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu penambahan masa jabatan presiden belakangan ramai dibahas lantaran disuarakan oleh pendukung presiden Joko Widodo dalam jumlah kecil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?" pada Sabtu siang (11/9). Pada dasarnya, hingga kini MPR RI belum membahas serius penambahan masa jabatan presiden.

"Faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan 3 periode. Dan itu yang menjadi soal menurut saya!" kata Jazilul.


Meski Jokowi berkali-kali tidak ingin menambah masa jabatan, wacana ini akan tetap menjadi bola liar karena kelompok pendukung itu masih terus mengampanyekan Jokowi tiga periode.  

"Ada yang pake kaosnya 3 periode, ada deklarasi untuk 3 periode. Dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi, kan begitu sebenarnya," sesalnya.

Atas dasar itu, politisi PKB ini menyarankan semua pihak kembali ke konstitusi UUD 1945. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah tegas menolak wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Nah konstitusi kita, periode masa jabatan presiden tidak pernah dibahas di MPR sama sekali. Tidak ada satu pun fraksi melakukan pembahasan. Tapi ini terus dibahas, ya karena ada kelompok-kelompok yang menginginkan itu," tandasnya.

Selain Jazilul, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman; pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar; anggota MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid; dan anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya