Berita

Peneliti Formappi Lucius Karus/Net

Politik

Seleksi BPK, Formappi: Karakter DPR Pragmatis Jadikan Rekrutmen untuk Dapatkan Keuntungan

KAMIS, 09 SEPTEMBER 2021 | 20:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Peluang terjadinya transaksi dalam seleksi calon anggota BPK sangat dimungkinkan terjadi. Sebab, prosesnya melibatkan DPR RI yang merupakan politisi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, rusaknya sistem di Indonesia lebih disebabkan karena setiap proses rekrutmen melibatkan DPR RI yang merupakan politisi dimana memiliki karakter yang pragmatis.

“Politisi dengan karakter pragmatis selalu menjadikan momentum rektutmen sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan,” kata Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/9).


Sayangnya, kata dia, peluang terjadinya suap dalam setiap proses pemilihan seperti seleksi calon anggota BPK makin terbuka disaat calon pejabat terkait menghalalkan segala cara lantaran haus akan jabatan.

“Akan dengan mudah melakukan praktek transaksional demi mendapatkan jabatan,” sesal Lucius.

Pasalnya, lanjut dia, praktik adanya permainan uang pernah terjadi pada pemilihan pejabat Bank Indonesia yang berujung pada penetapan Miranda Goeltom sebagai terpidana.

"Praktek membeli dukungan untuk mendapatkan jabatan seperti menjadi anggota BPK juga bisa saja terjadi karena toh suara anggota DPR akan menjadi penentu di satu sisi dan di sisi lain nafsu para calon untuk bisa duduk di BPK sangat tinggi. Karena itu ya mungkin saja itu permainan uang itu," tandas Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menampik adanya transaksional dalam proses seleksi Calon Anggota BPK V di Komisi XI. Legislator asal Nasdem ini memastikan
fit and proper test calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) berjalan transparan dan akuntabel.

"Komisi XI punya akal sehat masa bisa punya perilaku seperti itu, tidak mungkin," ujar Hatari di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9).

Hastari mengatakan, sebaiknya semua elemen membantu mengawasi jalannya fit and proper test tersebut. Bahkan, Hatari juga tidak masalah ketika ada pandangan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut aktif melakukan pengawasan.

"Itu lebih bagus, biar tidak ada kecurigaan. Jadi ikuti saja nanti sampai dengan sesi terakhir hari ini," pungkasnya.

Ramai disorot kabar dugaan dua calon anggota BPK inisial D dan N diduga kuat telah mengumpulkan anggota Komisi XI DPR dalam rangka mensukseskan sebagai calon anggota V BPK.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya