Berita

Vaksinasi Covid-19/Net

Politik

Kesenjangan Vaksin Terjadi di Luar Jawa-Bali, Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Lebih Giat Jemput Bola

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 22:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengakuan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan kesenjangan akses vaksin bagi warga di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali ditanggapi Koalisi Masyarakat Sipil.

Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang (25/8), Budi menyebutkan lima daerah yang paling sedikit mendapat akses vaksin Covid-19 hingga hari ini. Antara lain di Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Papua.

Sementara dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil yang bersumber dari Kementerian Kesehatan per 26 Agustus 2021, menemukan keanehan di dalam rasio populasi yang mendapat vaksin, di mana jumlahnya baru 29 dari 100 atau kurang dari 30 persen.


Dari situ, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat stok vaksin di sejumlah daerah masih berlimpah, di mana berdasakan data Kemenkes per 25 Agustus 2021 stok vaksin di Kabupaten Maybrat, Papua Barat misalnya, diperkirakan baru habis dalam 298 hari ke depan.

"Di Kabupaten Yalimo, Papua persediaan vaksin baru habis untuk 1.080 hari lagi. Bahkan, stok vaksin di Kabupaten Yahukimo, Papua, baru akan tuntas 1.775 hari atau 4,86 tahun ke depan saking banyaknya," ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kamis malam (26/8).

Di samping melihat adanya akses vaksin yang belum diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada warga di daerah, Dewi Kartika juga menemukan persoalan lain yang membuat kelompok masyarakat terdalam belum bisa menerima vaksinasi yang disediakan pemerintah.

Yakni salah satunya mengenai kemampuan masyarakat menjangkau wilayah vaksinasi digelar. Sebagai contoh, Dewi Kartika menyebutkan warga di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, yang memerlukan waktu tiga jam menggunakan motor, untuk datang ke sentra vaksin paling dekat dari kediamannya.

"Karena itu, kami minta pemerintah tak hanya menunggu orang datang, tapi harus jemput bola ke desa-desa," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya