Pengakuan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan kesenjangan akses vaksin bagi warga di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali ditanggapi Koalisi Masyarakat Sipil.
Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang (25/8), Budi menyebutkan lima daerah yang paling sedikit mendapat akses vaksin Covid-19 hingga hari ini. Antara lain di Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Papua.
Sementara dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil yang bersumber dari Kementerian Kesehatan per 26 Agustus 2021, menemukan keanehan di dalam rasio populasi yang mendapat vaksin, di mana jumlahnya baru 29 dari 100 atau kurang dari 30 persen.
Dari situ, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat stok vaksin di sejumlah daerah masih berlimpah, di mana berdasakan data Kemenkes per 25 Agustus 2021 stok vaksin di Kabupaten Maybrat, Papua Barat misalnya, diperkirakan baru habis dalam 298 hari ke depan.
"Di Kabupaten Yalimo, Papua persediaan vaksin baru habis untuk 1.080 hari lagi. Bahkan, stok vaksin di Kabupaten Yahukimo, Papua, baru akan tuntas 1.775 hari atau 4,86 tahun ke depan saking banyaknya," ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kamis malam (26/8).
Di samping melihat adanya akses vaksin yang belum diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada warga di daerah, Dewi Kartika juga menemukan persoalan lain yang membuat kelompok masyarakat terdalam belum bisa menerima vaksinasi yang disediakan pemerintah.
Yakni salah satunya mengenai kemampuan masyarakat menjangkau wilayah vaksinasi digelar. Sebagai contoh, Dewi Kartika menyebutkan warga di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, yang memerlukan waktu tiga jam menggunakan motor, untuk datang ke sentra vaksin paling dekat dari kediamannya.
"Karena itu, kami minta pemerintah tak hanya menunggu orang datang, tapi harus jemput bola ke desa-desa," tandasnya.
