Berita

Mayoritas warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di China/Net

Dunia

Mayoritas Warga Inggris Desak Pemerintah Lawan Pelanggaran HAM di China

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok masyarakat minoritas Uighur di China menjadi sorotan di Inggris. Banyak warga Inggris yang menekan pemerintah serta komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih terhadap pelanggaran HAM di negeri tirai bambu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh kelompok kampanye anti-rasisme Hope Not Hate pada bulan Juli lalu menemukan bahwa mayoritas warga Inggris, yakni 77 persen dari 1.500 orang responden, setuju bahwa komunitas internasional harus bertindak lebih atas isu pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di China.

Sementara itu ditemukan juga bahwa di antara pemilih Konservatif, 79 persen mendukung untuk memaksa China untuk mengambil tindakan.


“Publik Inggris tahu apa yang terjadi pada orang-orang Uighur di Xinjiang dan mereka marah," kata kepala eksekutif Hope Not Hate, Nick Lowles.

“Mereka ingin Pemerintah Inggris mengambil sikap, dan mereka siap untuk mengambil tindakan sendiri, dengan mengubah kebiasaan belanja mereka jika perusahaan diketahui terlibat (dengan pelanggaran HAM di China)," jelasnya, seperti dimuat media Inggris, iNews awal pekan ini.

Masih merujuk pada jajak pendapat yang sama, lebih dari setengah dari mereka yang disurvei, yakni 55 persen, juga menginginkan Komite Olimpiade Inggris untuk mendukung atlet mana pun yang memprotes pelanggaran terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur di Olimpiade musim dingin Beijing.

“Saat Olimpiade Tokyo berakhir, perhatian akan beralih ke Beijing, dan pesannya jelas, jika atlet Tim GB (nama merek yang digunakan sejak 1999 oleh Asosiasi Olimpiade Inggris untuk tim Olimpiade Inggris mereka) memprotes genosida orang Uighur di Olimpiade Musim Dingin, Komite Olimpiade Inggris harus mendukung mereka," jelasnya.

“Ada genosida, yang terjadi saat ini, di China. Agar 'tidak pernah lagi' berarti sesuatu, kita perlu mengambil sikap sebagai sebuah negara, dan melakukannya sekarang juga," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional di PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

“Pemerintah Inggris telah memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusianya di Xinjiang di PBB," begitu bunyi keterangan yang dirilis oleh Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing pekan ini.

“Kami juga telah memberlakukan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat senior pemerintah China, dan mengumumkan langkah-langkah untuk membantu memastikan tidak ada organisasi Inggris yang terlibat dalam pelanggaran ini melalui rantai pasokan mereka," sambung pernyataan yang sama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya