Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama/Net
Gelombang Covid-19 di Indonesia yang belum usai, karena masih didominasi sebaran varian delta dan mutasi lainnya, membuat perhelatan PON XX Papua yang akan berlangsung 2-15 Oktober 2021 rawan penularan.
Meski kegiatan olahraga nasional itu dari persiapan fisik sudah matang. Sejumlah pihak melihat pelaksana dan pemerintah tidak belum siap jika PON XX tetap digelar dalam suasana pandemi sekarang ini.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, kembali mendesak pelaksana atau pemerintah menunda pelaksanaan PON XX Papua, bahkan meminta untuk dibatalkan demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Maka dari itu, Haris menyampaikan kembali tujuh alasan dari KNPI meminta PON XX ditunda atau bahkan dibatalkan.
Yang pertama, penyelenggaraan PON XX Papua diprediksi KNPI akan memicu dampak lebih serius ketimbang peningkatan kasus Covid-19 sekarang ini yang justru bergeser ke luar Pulau Jawa, termasuk di Tanah Papua.
Beriringan dengan itu, Haris juga menaksir lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hari ini telah membuat sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan kolaps.
"Khususnya di kota-kota besar di Pulau Jawa yang menyumbang jumlah angka kematian yang membuat hati pilu, ribuan mati tiap hari," ujar Haris dalam keterangan tertulis yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/8).
Lantaran fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan kota-kota besar kolaps, Haris tak bisa memungkiri derita masyarakat yang terpapar terpaksa melakukan isolasi mandiri (isoman) yang minim pengawasan dan perawatam.
Ia mengutip data
laporcovid19.org yang menunjukkan jumlah warga yang isoman dan perawatan di luar fasilitas kesehatan ganyak yang meninggal dunia, bahkan angkanya mencapai 3.007 jiwa.
Selain itu, jika pemerintah mengandalkan vaksinasi untuk mencegah penularan dalam pelaksanaa PON XX Papua, Haris justru tidak meyakini hal tersebut.
Karena berdasarakan data
kawalcovid19.id masyarakat yang baru menerima vaksinasi dosis pertama baru sebanyak 51 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari penduduk Indonesia.
Sementara untuk masyarakat yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua, jumlahnya baru sebanyak 25 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari penduduk Indonesia.
"Prosentase data kematian penduduk dengan jumlah vaksinasi melahirkan kekuatiran serius," tutur Haris.
Maka dari itu, Haris khawatir apabila PON XX Papua dipaksakan digelar maka bukan tidak mungkin akan muncul klaster baru Covid-19 varian Delta, atau bahkan mutasi lainnya yang menyebabkan fasilitas kesehatan di Tanah Papua akan kolaps.
"Tidak mampu menangani korban. Sebab faskes di sana masih sangat minim dan rendah kualitas dibanding di Pulau Jawa," tegasnya.
Hal senada disampaikan Dikson Ringo Ketua Bidang Politik DPP KNPI, yang menilai sikap pemerintah dalam menyelenggarakan PON XX Papua terlalu memaksakan, melihat indikator penanganan Covid-19 dan kondisi pandemi di dalam negeri yang belum terkendali.
Dari situ, Dikson juga memprediksi perhelatan olahraga nasional itu bisa menyebabkan kematian jumlah orang Papua secara massif dan massal dalam waktu singkat.
"Di Jawa saja kematian terpapar Covid-19 ribuan perhari. Silakan lihat pemakaman Covid-19 dengan aplikasi google earth, pasti tercengang. Apakah Orang Asli Papua inginkan itu?" tanyanya.
"Atau, Pak Jokowi inginkan kematian mama-mama Papua yang mencintai beliau?" demikian Dikson yang juga mantan Ketua OKK DPP GAMKI 2015-2018 itu.
