Berita

Ilustrasi korban Covid-19/Net

Dahlan Iskan

Tumbuh 2 D

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 05:13 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

BARU sekarang saya tahu: mengapa di sekitar Lebaran lalu PSBB dilonggarkan selonggar-longgarnya.

Sampai tempat rekreasi seperti Ancol kebanjiran turis lokal. Sampai beredar foto viral di medsos pantai Ancol padat manusia.

"Ini akan bisa seperti India," komentar di medsos saat itu. Prihatin. Ngeri. Kebayanglah apa yang belum lama terjadi di India. Ketika ratusan ribu orang melakukan ritual terjun ke sungai Gangga.


Lalu terjadilah gelombang kedua Covid-19 di sana. Pandemi gelombang dua itu begitu hebat. Sampai nama virusnya pun menakutkan: varian India –sebelum akhirnya nama itu diubah menjadi varian D.

Mengapa saat itu PSBB dilonggarkan? Saya membayangkan: seandainya saya presiden, apakah saya juga akan melonggarkan PSBB?

Jawabnya bisa "iya" dan bisa "tidak".

Pak Jokowi, sebagai presiden, kelihatannya juga berada di tengah-tengah: mudik dilarang tapi pulang kampung boleh.

Hasil pelonggaran PSBB saat itu terlihat sekarang: pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 menjadi positif. Bahkan positifnya sangat tinggi.

Mengejutkan banyak orang: 7,07 persen. Itu kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu: minus 5,32 persen.

Siapapun yang menjadi pemerintah saat Lebaran itu pasti berpikir keras: bagaimana menyelamatkan wajah ekonomi Indonesia. Yang sudah 4 kali kuartal tumbuh negatif. Berturut-turut.

Negatif dua kali saja sudah dikategorikan resesi. Apalagi sudah 4 kali.

Data itu akan hidup abadi: Indonesia tumbuh negatif 4 kali kuartal. Benar-benar bahaya. Tidak boleh lima kali. "Apa pun risikonya," mungkin begitu jalan pikiran pembuat skenario.

Tentu tidak terbayangkan kenyataan yang terjadi melampaui apa yang diskenariokan. Sampai : pernah sehari angka penderita Covid kita mencapai 50.000; angka kematian 2.000. Sampai kita beberapa kali menjadi rekor dunia.

Itu juga akan dicatat sebagai data abadi. Di bidang kesehatan.

Kini pemerintah tentu lega: ekonomi tumbuh 7,07 persen. Cukup tinggi. Stigma selalu negatif pun hilang.

Pertumbuhan ekonomi, di masa pandemi, ternyata bisa disetel. Tergantung order: mau negatif atau positif.

Maka setiap kali melihat ada PPKM baru baiknya kita hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih tepatnya ke soal penyelamatan wajah.

Mungkin sudah bisa jadi pola: PPKM tingkat berapa yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi berapa persen.

Jadi, kuartal III nanti positif atau negatif? Yang bukan ekonom mungkin sudah mulai bisa ikut-ikutan meramal –lewat pemberlakuan level PPKM.

Saya sungkan untuk ikut bergembira merayakan pertumbuhan tinggi itu. Yakni sungkan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Begitu banyak teman saya yang meninggal. Yang kaya raya (punya banyak Ferrari), yang miskin (loper koran), yang profesor (ahli kebidanan), dan banyak lagi.

Tapi saya juga tidak ikut-ikutan mencela pertumbuhan 7,07 persen itu. Memang ada yang bilang 7,07 persen itu kecil sekali. Terutama bila dibanding negara lain seperti Singapura (14 persen), India (17 persen), dan banyak lagi yang pertumbuhannya belasan persen.

Bagi saya bisa tumbuh 7,07 persen saya syukuri –secara diam-diam. Jangan sampai kedengaran keluarga korban Covid-19.

Pertumbuhan tinggi itu disamping dari pergerakan masyarakat, juga berkat belanja negara.

Pengeluaran negara memang lebih besar di kuartal itu. Memang, di saat ekonomi lemah negara harus banyak belanja –kalau punya uang. Jadi, kegiatan mengecat ulang pesawat kepresidenan pun perlu dilakukan.

Jangan ikut teori pakar kelirumonologi Jaya Suprana. Yang dalam keadaan krisis kita harus prihatin. Jangan menghamburkan dana. Pak Jaya Suprana belakangan tampak jauh lebih sehat dibanding lima tahun lalu.

Jaya Suprana berteori –secara canda– bahwa harusnya pemerintah lebih berhemat. Instead of mengecat pesawat, seharusnya pemerintah justru harus mengerok habis cat di pesawat kepresidenan itu. Agar pesawat lebih ringan –bisa lebih hemat bahan bakar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya