Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Puan Maharani Minta Pemerintah Tingkatkan Kepercayaan Rakyat

SELASA, 27 JULI 2021 | 15:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta agar pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Puan, dukungan rakyat merupakan modal utama sukses atau tidaknya kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 "Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7).

Puan mengungkapkan dalam membangun kepercayaan masyarakat seperti kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Potensi penurunan kepercayaan harus dicegah dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik serta proses yang bisa dipercaya masyarakat.


Misalnya, sambung Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat krusial dengan jumlah kasus harian yang juga menurun jangan sampai menimbulkan hoax bahwa jumlah kasus harian tersebut turun karena testing yang diturunkan. Antisipasi tersebut, antara lain dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.

"Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah. Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” tandas mantan Menko PMK ini.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut lebih lanjut menjelaskan, monitoring data testing per daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.

Sebaliknya, tutur Puan, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap maka dikhawatirkan bisa menjadi 'bom waktu' di kemudian hari.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya