MS Kaban: Jika Dekrit Gus Dur Didukung TNI-Polri, Jadi Itu DPR Bubar

Politisi senior Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban memberikan pandangannya menjelang lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4, 20 tahun yang lalu.

MS Kaban ingin menyampaikan bahwa proses percepatan lengsernya Gus Dur sebagai Presiden ialah adanya dekrit presiden, bukan dua skandal besar yakni Buloggate dan Bruneigate yang dialamatkan kepada Gus Dur.

Kendati demikian menurut Kaban, lain cerita, jika dekrit presiden pada 23 Juli 2001, yang isinya membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan Partai Golkar yang dikeluarkan oleh Gus Dur Senin dini hari sekitar pukul 01.30 itu didukung oleh TNI-Polri.

"Kalau seandainya pada saat itu pembubaran parlemen didukung oleh TNI dan Polri, menurut saya sih jadi," tandas Kaban saat menjadi pembicara Secangkir Opini bertajuk “20 Tahun Pemakzulan Gus Dur: Siapa Sang Dalang?” yang ditayangkan akun Youtube Refly Harun, Kamis malam (22/7).
 
Keyakinannya itu berasarkan sejarah perjalanan bangsa, dimana Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit yang isinya membubarkan Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

"Dekrit itu bisa berjalan karena didukung oleh tentara, didukung oleh AH Nasution, kalau saat itu tidak ada dukungan militer, saya kira dekrit tidak mulus," imbuh Kaban.  

Disisi lain, Kaban yang saat itu menjadi ketua Fraksi MPR PBB mengakui sejak awal dirinya tidak yakin Gus Dur bakal menjadi Presiden, mengingat saat itu poros tengah yang dimotori oleh Amien Rais sangatlah kuat, ditambah PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu tahun 1999 merasa Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang pantas untuk jadi Presiden.

"Saya menyangka yang jadi Presiden itu pak Amien Rais," pungkasnya.