Berita

Pengamat politik dan hukum Unas, Saiful Anam/Net

Politik

Pejabat Tinggi Pengirim Pesan Ke Rizal Ramli Lebih Baik Mengundurkan Diri

MINGGU, 18 JULI 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pejabat tinggi di pemerintahan Joko Widodo yang mengirim pesan kepada tokoh nasional Rizal Ramli disarankan untuk mundur dari jabatannya.

Begitu saran yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam menanggapi adanya pejabat tinggi yang berkirim pesan ke Rizal Ramli yang dianggap tidak elok.

"Sangat tidak pantas bagi pejabat yang mengirim pesan kepada Rizal Ramli dengan menuduh menambah buruk keadaan dan kebencian. Saya kira sangat tidak elok bagi pejabat tersebut dengan menuduh yang bukan-bukan kepada Rizal Ramli," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).


Menurut Saiful, pejabat tinggi tersebut tidak siap menjadi pejabat karena dengan ucapannya kepada Rizal Ramli mengindikasikan tidak siap untuk dikritik.

"Sehingga mestinya kalau tidak ingin dikritik jangan menjadi pejabat," kata Saiful.

Karena sambung Saiful, Rizal Ramli menurutnya tidak membenci orang perorangan. Akan tetapi, lebih kepada mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah.

"Sehingga menurut saya masih dalam batas-batas etika dalam menyampaikan pendapat. Kalau kemudian merasa tersinggung, maka sebaiknya jangan jadi pejabat, karena sejatinya seorang pejabat harus siap dikritik," pungkas Saiful.

Seorang pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

“Agar Anda tahu, sangat sulit mengatasi Delta variant. Belum ada negara yang mampu mengatasi secara total varian Delta ini,” tulis sang pejabat tinggi negara dalam pesannya kepada Rizal Ramli.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya