Berita

Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

MINGGU, 18 JULI 2021 | 11:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bibit-bibit perpecahan di internal Kabinet Indonesia Maju sudah semakin terlihat nyata. Perpecahan itu diakibatkan keputusan Presiden Jokowi yang hanya mengandalkan seorang menteri dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu kini menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam menilai hal itu yang kemudian membuat Menko Polhukam, Mahfud MD lebih memilih asyik menonton sinetron. Bahkan membedah alur cerita sinetron itu dan mengumbar analisanya di media sosial.


“Menurut saya, Mahfud sedang ngambek karena tidak begitu dilibatkan dalam penanganan PPKM Darurat. Sehingga daripada tidak dipakai dan dipercaya Jokowi, Mahfud MD lebih baik santai sambil menunjukkan acuh tidak acuh terhadap corona yang makin tak terkendali," ujar  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Saiful Anam menduga Mahfud sedang mempertanyakan keputusan Jokowi yang seolah tidak mempercayakan dirinya sebagai komando penanganan Covid-19. Padahal, Mahfud merasa memiliki kapasitas melebihi Luhut.

“Sehingga ia menunjukkan sedang tonton film saja," sambungnya.

Bibit-bibit perpecahan antara para menteri di kabinet Jokowi sudah mulai kelihatan. Apalagi, Jokowi seringkali mempercayakan hanya kepada orang-orang tertentu dalam hal penanganan hal-hal yang bersifat urgent.

"Padahal di situ ada banyak tokoh-tokoh yang saya kira sangat layak untuk dipertimbangkan dalam pelibatan penanganan corona,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya