Presiden Joko Widodo/Repro
Rasa kepekaan sosial dalam suasana darurat Covid-19 di Indonesia mesti dimiliki seluruh kementerian/lembaga (K/L).
Begitu pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam keterangan pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar Pramono.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung juga menyampaikan keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan atau mencabut rencana vaksin berbayar.
Katanya, vaksin berbayar yang tadinya akan dibuka layanannya di apotek Kimia Farma dibatalkan, lantaran mendapat respon dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," tuturnya.
Sampai saat ini, pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 di 122 kabupaten/kota wilayah Jawa-Bali, dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, masih berlangsung hingga 20 Juli mendatang.
Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi, memberitahukan keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini.
Sementara, terkait dengan rencana vaksin berbayar di Kimia Farma sempat ditolak banyak pihak, karena dianggap tidak sesuai komitmen Presiden Joko Widodo yang memastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara gratis.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah pernah menjelaskan, program vaksin berbayar yang rencanya akan dibuka layanannya di apotek Kimia Farma adalah opsi yang diperuntukkan bagi individu masyarakat yang belum mendapat akses vaksin gratis. Sehingga, program vaksin gratis tersebut diberi label "Vaksin Gotong Royong Individu".
Selain itu, Budi juga menyebutkan vaksin berbayar ini rencannya juga disediakan untuk perusahaan-perusahaan yang masih memberlakukan
work from office bagi karyawannya, dan belum mendapat akses vaksin gratis melalui program Vaksin Gotong Royong yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Baru-baru ini, publik juga ramai membincangkan kegiatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang menonton sinteron Ikatan Cinta di masa PPKM Darurat Covid-19.
Banyak pihak memandang, termasuk salah satunya Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, PPKM Darurat Covid-19 yang tidak dipimpin langsung Presiden Joko Widodo malah membuat kinerja para menteri tidak efektif.
Ia menyebut, kegiatan Mahfud MD menonton sinetron Ikatan Cinta di masa PPKM Darurat Covid-19 sebagai contohnya.
Karena itu, mantan Wakil Ketua DPR itu meminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjiatan, yang ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.
