Berita

Kasad, Jenderal Andika Perkasa/Net

Politik

Gagal Tangani Covid-19, Jokowi Disarankan Pilih Jenderal Andika Perkasa Gantikan Luhut Binsar Pandjaitan

JUMAT, 16 JULI 2021 | 17:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mempertimbangkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi komandan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Andika dinilai layak menggantikan posisi Luhut Binsar Pandjaitan karena telah gagal selama 2 minggu menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang menilai Luhut sudah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 dengan posisi dan jabatan yang diembannya.

"Orang yang paling cocok gantiin Luhut Binsar adalah Jenderal Andika Perkasa," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).

Karena menurut Satyo, Jenderal Andika memiliki komitmen dalam penanganan Covid-19 dan kontribusinya di TNI AD dalam penanganan pandemi sudah terbukti.

"Sudah terbukti mantab. Sekaligus sebagai bahan uji materi kepemimpinannya sebelum menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi yang akan segera pensiun," pungkas Satyo.

Presiden Joko Widodo menerapakan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu.

Tujuannya untuk menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19).

Luhut Binsar Pandjaitan didaulat Jokowi menjadi koordinatornya.
 
Meski demikian, sudah 2 minggu diterapak belum ada tanda ada penurunan.

Meski hari ini bertambah 54.000, berkurang dari rekor kemarin yang menembus 56.757. Angka kematian dalam sehari menembus rekor baru karena menyentuh 1.205 orang.

Desakan untuk mengganti Luhut banyak disuarakan oleh banyak kalangan. Selain gagal, Luhut dinilai kerap menyampaikan pernyataan yang bernada mengancam masyarakat.

Cara penyampaian Luhut itu dinilai semakin memperkeruh situasi dan menghilangkan kepercayaan pada Pemerintahan Joko Widodo.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya