Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka

SENIN, 12 JULI 2021 | 10:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya pemberitaan media asing yang menyebutkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan bukti kegagalan vaksin Sinovac yang merupakan buatan China.

"Hal itu mungkin yang membuat WHO baru di bulan Juni 2021 akhirnya mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Kejadian serupa di Thailand, otoritas kesehatan Thailand akhirnya memberikan vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer. Maka apakah ini jadi sebab banyaknya kasus positif dan korban meninggal pascavaksinasi?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).


Bahkan, Satyo pun curiga faktor efikasi vaksin Sinovac yang membuat pemerintah Indonesia berencana memberikan booster vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia dengan menggunakan vaksin Moderna.

"Ini juga jadi pertanyaan, kita jadi teringat ketika Indonesia gagal memberangkatkan calon jemaah Haji, apakah hal ini menjadi faktor? salah satunya adalah terkait syarat vaksinasi dengan vaksin tertentu? Banyak misterinya," jelas Satyo.

Sehingga, kata Satyo, pemerintah mesti terbuka terkait efikasi vaksin Sinovac berikut panduan pascavaksinasi kepada publik.

"Jika memang ada informasi gejala klinis setelah vaksinasi terkait periode aman dan efikasi vaksin bekerja secara optimal dan pemerintah juga mesti menjelaskan kepada masyarakat terkait opsi memborong vaksin Sinovac dengan telah menggunakan uang negara puluhan T (triliun rupiah) jika memang sudah melalui prosedur dan menilai rekomendasi para ahli epidemiolog dan ahli vaksin di dalam negeri," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya