Berita

Sekolah asrama Kamloops Indian Residential School yang viral setelah penemuan kuburan massal di lokasi ini atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM anak/Net

Dunia

Ditekan Soal Uighur, China: Bagaimana Dengan Kanada Sendiri Yang Telah Merampok Tanah Penduduk Dan Membunuhnya?

RABU, 23 JUNI 2021 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China bersama sejumlah negara sekutunya telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kejahatan terhadap masyarakat adat yang terjadi di Kanada pada Selasa (22/6) waktu setempat.

Desakan ini ditengarai sebagai aksi balasan atas inisiatif Kanada yang membantu meluncurkan upaya internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut agar China mengizinkan akses ke Xinjiang untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

"Kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masyarakat adat di Kanada. Secara historis, Kanada merampok tanah penduduk asli, membunuh mereka dan menghapus budaya mereka," kata Jiang Duan, seorang pejabat senior di misi China untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dari CBC, Selasa (22/6).


"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak atas semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," kata Jiang, mengutip penemuan awal bulan lalu dari apa yang dianggap sebagai situs pemakaman tak bertanda dari jenazah anak-anak yang berdekatan dengan makam bekas sekolah asrama Kamloops .

Jiang menyampaikan pernyataannya atas nama sekelompok negara yang meliputi Rusia, Belarusia, Iran, Korea Utara, Suriah, dan Venezuela.

Sebelumnya, di hari yang sama, Duta Besar Kanada dan Wakil Tetap untuk PBB di Jenewa Leslie E. Norton menyampaikan pernyataan atas nama 44 negara yang meminta pemerintah China untuk mengizinkan pengamat independen, termasuk komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia untuk berkunjung ke Xinijang.

"Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang," kata Norton.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," katanya.

Norton mengutip laporan tentang "penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang."

Norton menyampaikan pernyataan tersebut atas nama sekelompok negara yang meliputi Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya