Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha/Net
Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha memastikan bahwa ia akan menjalani masa jabatannya secara penuh. Ini mengakhiri spekulasi bahwa dia mungkin membubarkan DPR dan mengadakan pemilihan baru sebelum masa jabatannya berakhir pada 2023 mendatang.
Hal itu disampaikan Jenderal Prayut kepada Senat pada Senin (14/6) selama debat tentang dekrit eksekutif tentang pinjaman 500 miliar baht tambahan untuk menangani Covid-19.
Prayut mengatakan, semua kritik terhadapnya hanya berfungsi untuk memperkuat tekadnya.
“Selama tujuh tahun saya mengabdi, tidak ada korupsi. Tidak ada satu baht pun yang mencapai saya. Saya telah bekerja dalam sistem demokrasi dengan pemerintahan terpilih," kata Prayut, seperti dikutip dari Bangkok Post.
“Selama tujuh tahun saya mengabdi, tidak ada korupsi. Tidak ada satu baht pun yang mencapai saya. Saya telah bekerja dalam sistem demokrasi dengan pemerintahan terpilih," kata Prayut, seperti dikutip dari
Bangkok Post.
"Berapa banyak lagi demokrasi yang Anda butuhkan? Haruskah ada yang bisa menghina siapa pun? Haruskah seseorang tidak menghormati orang tuanya? Haruskah seseorang menyalahgunakan gurunya dengan bebas?†tanyanya.
Membahas pembengkakan utang publik yang tertatih-tatih karena melanggar batas, Jenderal Prayut mengatakan pemerintah tidak boleh disalahkan.
“Kita harus bertanya pada diri kita sendiri apakah itu perlu… berapa levelnya sebelum saya datang. Apakah saya sendirian membuat hutang ini? †ungkapnya.
Utang publik Thailand kini mencapai 8,5 triliun baht, atau 54,3 persen dari produk domestik bruto, pada 31 Maret tahun ini. Undang-Undang Disiplin Keuangan dan Fiskal Negara 2018 membatasi utang publik sebesar 60 persen dari PDB.
Dalam kesempatan itu Prayut juga membahas manajemen kontroversial vaksin Covid-19,
Jenderal Prayut mengatakan dia telah menginstruksikan Pusat Administrasi Situasi Covid-19 (CCSA) dan Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA) untuk menyelesaikan perselisihan pendapat antara dua kubu soal kesimpangsiuran jatah vaksin.
Itu dimulai ketika beberapa rumah sakit Bangkok yang membatalkan janji vaksinasi dengan alasan pasokan vaksin yang tidak memadai, pada Sabtu malam.
Kemarahan publik pertama kali ditujukan pada Kementerian Kesehatan Masyarakat, tetapi Menteri Anutin Charnvirakul kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan jatah modal dalam jumlah yang sebelumnya diputuskan oleh CCSA, yang memiliki otoritas tunggal untuk memutuskan siapa yang mendapat berapa banyak.
Anutin menyalahkan BMA, yang katanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan kembali jatah ke pusat vaksinasi.
Dia bersikeras kementeriannya mengirimkan banyak ke Balai Kota, yang harus mengelola pasokan sampai jatah berikutnya dikirim.
Ternyata, BMA telah mengelola hampir semua pasokannya. Dalam pembelaannya, Balai Kota mengatakan tidak memiliki kendali atas jumlah tembakan yang terdaftar melalui Mor Prom, aplikasi kementerian yang memungkinkan orang di seluruh negeri untuk membuat janji.
Karena begitu banyak orang telah memilih untuk melakukan vaksinasi di Bangkok dalam beberapa hari terakhir, tidak ada pilihan selain memberikannya.
Setelah debat, para senator memberikan suara 205-0 untuk menyetujui dekrit tersebut, dengan dua abstain.
