Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Berkaca Dari Revolusi Perancis, Fraksi Gerindra Wanti-wanti Tumbangnya Rezim Akibat Kebijakan Perpajakan

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 23:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Kebijakan perpajakan yang tengah disusun Kementerian Keuangan di dalam draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disoroti DPR secara seksama.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mewanti-wanti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, dia melihat di dalam draf revisi UU KUP itu terdapat rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk sembako.

"Hati-hati Menteri Keuangan harus memastikan kebijkaan perpajakan harus berkeadilan bagi rakyat,” ucap Kamrussamad dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).


Politisi Partai Gerindra ini menyinggung Sri Mulyani soal keberpihakannya, dengan menyebutkan kebijakan Kemenkeu bulan lalu yang mengenai pembebasan pajak barang mewah atas kendaraan mobil (PPnBM) di bawah harga Rp 200 juta.

"Minggu ini mau kenakan pajak sembako, Ini mencederai rasa keadilan Rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, di berbagai negara banyak penguasa tumbang akibat sistem Perpajakan yang mencekik rakyat, seperti yang terjadi di India, Perancis hingga Amerika Serikat.

Ia menceritakan kejadian di Perancis pada periode 1774 hingga 1792. Kaisar Perancis, Louis XVI, kata Kamrussamad telah keterlaluan dalam memungut pajak. Sementara peruntukan pajak tidak efisien dan tidak adil.

"Menkeunya Colbert, ugal-ugalan nguber pajak rakyat. Itulah salah satu peyebab Revolusi Perancis. Louis XVI dan Marie Antoinette akhirnya dihukum mati dengan Guillotine 1793," katanya.

Contoh lain yang ia paparkan adalah kejadian di Amerika, pada awal dari revolusi kemerdekaan negri Paman Sam. Rakyat di Boston saat itu melemparkan teh ke pelabuhan di Boston, sebagai protes terhadap pajak teh oleh Inggris.

"No taxation without representation. Sementara di India, kenaikan pajak dan monopoli garam yang dilakukan Inggris membuat Mahatma Gandhi menggalang kekuatan. Bersama jutaan rakyat India, Gandhi menggelar aksi long march yang dikenal sebagai gerakan Satyagraha,” urai Kamrussamad.

“Gerakan protes damai itu diikuti jutaan orang, awal dari kemerdekaan India,” tandasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya