Saifullah Tamliha: Komisi I Belum Terima Pengajuan Anggaran Alutsista Dari Kemenhan

Perdebatan mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) merupakan hal yang tidak perlu.

Pasalnya, kata anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha, sampai saat ini Kementerian Pertahanan belum mengajukan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

"Nggak ada kok, Menteri Pertahanan tidak mengajukan seperti itu," ujar Saifullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Menurutnya, Raperpres Alpahankam yang masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah itu bukan urusan parlemen.

"Kalau masih rapat di pemerintah lalu bocor, ya itu urusan lain," cetusnya.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini justru mendesak pihak yang membocorkan Raperpres Alpahankam untuk menjelaskan asal usul sumber yang dia terima.

"Iya jelaskan dong, Komisi I belum menerima itu," tandasnya.

Dalam video berjudul “Buka-bukaan Connie”, yang diunggah akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (27/5), Connie menjabarkan mengapa anggaran itu disebut sebagai masalah besar.

Mulanya, Connie mengaku bertemu dengan anggota Komisi I DPR. Anggota tersebut menjelaskan soal adanya bahaya dalam anggaran pertahanan. Sebab ada dana sebesar Rp 1.760 triliun yang harus dihabiskan pada tahun 2024 untuk pengadaan alutsista.

“Itu kalau tidak salah ya, itu APBN kita tahun 2013-an,” tuturnya.

Seketika itu, Connie bertanya-tanya apa alutsista yang akan dibeli dengan dana sebesar itu. Termasuk road map apa yang dimiliki Kementerian Pertahanan saat ini.

Connie lantas mengajak Akbar Faizal yang menjadi pembawa acara untuk mundur ke belakang mencermati pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai peritiwa Nanggala-402.

Ketika itu, Menhan tidak langsung menyampaikan duka cita atau tentang kesedihan pada Nanggala. Tapi memberi penjelasan bahwa dirinya baru saja menghadap Presiden Joko Widodo dan tengah menyiapkan masterplan.

“Kemudian saya kritik dong. Itu bukan masterplan. Itu shoping list,” urainya.

Disebut shoping list lantaran anggaran-anggaran dalam renstra itu telah memuat secara detail angka belanja.

“Yang intinya harus habis sebesar itu, Rp 1.760 T di tahun 2024,” sambung Connie.

“Ini kita mau buat beli apa dalam 3 tahun? Kenapa harus habis tahun 2024?” tanyanya.

Dia khawatir daftar belanja ini tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara. Yang lebih khawatir lagi, komandan skuadron tidak tahu apa yang akan dibeli.

“Seharusnya itu bottom up, ancamannya apa, kebutuhannya apa,” demikian Connie.